Ruhut akan dilantik jadi Ketua Komisi III DPR
Ruhut akan dilantik jadi Ketua Komisi III DPR
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini, Anggota Komisi III DPR Ruhut "Poltak" Sitompul, akan dilantik menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Gede Pasek Suardika.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, hingga saat ini tidak ada nama lain yang diajukan untuk menggantikan Pasek.
"Yah tadi Rifky sekretaris fraksi mengatakan bahwa tetap mendorong Pak Ruhut jadi Ketua Komisi III DPR," kata Marzuki di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Marzuki menyampaikan, akan ada langkah bijaksana yang dilakukan Ruhut saat pelantikan tersebut. Namun, Ketua DPR RI ini enggan menyebutkan sikap apa yang akan dilakukan mantan publik figur itu.
"Situasi di komisi itu kalau sampai voting kan tidak baik. Tetapi nanti ada langkah-langkah yang akan elegan. Langkah-langkah elegan itu tidak tahu," terangnya.
Sekadar informasi, Fraksi Partai Demokrat mengajukan Ruhut Poltak Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR, namun pelantikan tersebut dua kali ditunda karena banyaknya penolakan dari anggota komisi bidang hukum dan perundang-undangan tersebut.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, hingga saat ini tidak ada nama lain yang diajukan untuk menggantikan Pasek.
"Yah tadi Rifky sekretaris fraksi mengatakan bahwa tetap mendorong Pak Ruhut jadi Ketua Komisi III DPR," kata Marzuki di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Marzuki menyampaikan, akan ada langkah bijaksana yang dilakukan Ruhut saat pelantikan tersebut. Namun, Ketua DPR RI ini enggan menyebutkan sikap apa yang akan dilakukan mantan publik figur itu.
"Situasi di komisi itu kalau sampai voting kan tidak baik. Tetapi nanti ada langkah-langkah yang akan elegan. Langkah-langkah elegan itu tidak tahu," terangnya.
Sekadar informasi, Fraksi Partai Demokrat mengajukan Ruhut Poltak Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR, namun pelantikan tersebut dua kali ditunda karena banyaknya penolakan dari anggota komisi bidang hukum dan perundang-undangan tersebut.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
Explore More