Demi sertifikasi guru nekat palsukan ijazah
Jum'at, 04 Oktober 2013 - 22:34 WIB
Demi sertifikasi guru nekat palsukan ijazah
A
A
A
Sindonews.com - Demi sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan profesi, banyak guru nekat memalsukan ijazahnya. Kepolisian pun didesak untuk segera menindak para pelakunya.
Ketua Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Sulistiyo mengatakan, pemalsuan ini sudah dilakukan oleh sindikat yang memanfaatkan program sertifikasi profesi guru.
Dia juga meminta Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk mencermati ijazah yang ada sebelum para guru ini dikirim ke LPTK.
"Harus ada sistem agar pemalsuan ijazah ini tidak berkembang semakin banyak," katanya usai Pertemuan LPTK Swasta Se Indonesia di Hotel Jayakarta, Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Sulistiyo menyesalkan, antara kedua instansi pemerintah itu saling lempar tanggung jawab mengenai pemalsuan ini. Masyarakat pun semakin menyalahkan LPTK yang kurang selektif menampung guru untuk disertifikasi.
Padahal sesuai tugas dan fungsi LPTK hanya menampung calon guru yang diusulkan pemerintah. Sementara tugas administrasi seperti legalitas ijazah merupakan kewenangan Kemendikbud dan dinas pendidikan setempat untuk memeriksanya.
Ketua Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Sulistiyo mengatakan, pemalsuan ini sudah dilakukan oleh sindikat yang memanfaatkan program sertifikasi profesi guru.
Dia juga meminta Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk mencermati ijazah yang ada sebelum para guru ini dikirim ke LPTK.
"Harus ada sistem agar pemalsuan ijazah ini tidak berkembang semakin banyak," katanya usai Pertemuan LPTK Swasta Se Indonesia di Hotel Jayakarta, Jakarta, Jumat (4/10/2013).
Sulistiyo menyesalkan, antara kedua instansi pemerintah itu saling lempar tanggung jawab mengenai pemalsuan ini. Masyarakat pun semakin menyalahkan LPTK yang kurang selektif menampung guru untuk disertifikasi.
Padahal sesuai tugas dan fungsi LPTK hanya menampung calon guru yang diusulkan pemerintah. Sementara tugas administrasi seperti legalitas ijazah merupakan kewenangan Kemendikbud dan dinas pendidikan setempat untuk memeriksanya.
(kri)
