IPW sayangkan sikap DPR soal Sutarman
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan sikap kalangan DPR yang ramai-ramai mendukung Komjen Pol Sutarman menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Timur Pradopo, tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut.
Sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagi 'tukang stempel' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah.
"Dengan adanya sikap kor kalangan DPR tersebut IPW melihat proses pencalonan Kapolri baru sesungguhnya sudah selesai," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat rilisnya, Rabu (2/10/2013).
"Ada pun uji kepatutan dan uji kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basa basi yang tak penting dan hanya buang-buang energi. Padahal ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Sutarman sebagai calon Kapolri," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Komjen Sutarman tak hanya berkomitmen untuk memberantas rekening mencurigakan anggota polisi yang tak wajar. Kata dia, Sutarman juga harus melakukan pembersihan dan melakukan reformasi birokrasi di korps Bhayangkara tersebut.
"Aku enggak khusus untuk komitmen di rekening gendut, tetapi pembersihan seluruhnya di internal Polri dan reformasi birokrasi itu," kata Eva di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2013.
Lanjut Eva, andai saat uji kelayakan dan kepatutan Sutarman ternyata tak bisa berkomitmen melakukan dua hal itu, maka Komisi III tetap bisa menyetujui dirinya menjadi Kapolri tentu dengan catatan. "Ya dengan catatan, akan jadi persetujuan dengan catatan, karena kalau sudah calon tunggal sudah hampir pasti jadi ya," tuntasnya.
Baca berita terkait soal Kapolri baru.
Sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagi 'tukang stempel' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah.
"Dengan adanya sikap kor kalangan DPR tersebut IPW melihat proses pencalonan Kapolri baru sesungguhnya sudah selesai," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat rilisnya, Rabu (2/10/2013).
"Ada pun uji kepatutan dan uji kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basa basi yang tak penting dan hanya buang-buang energi. Padahal ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Sutarman sebagai calon Kapolri," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Komjen Sutarman tak hanya berkomitmen untuk memberantas rekening mencurigakan anggota polisi yang tak wajar. Kata dia, Sutarman juga harus melakukan pembersihan dan melakukan reformasi birokrasi di korps Bhayangkara tersebut.
"Aku enggak khusus untuk komitmen di rekening gendut, tetapi pembersihan seluruhnya di internal Polri dan reformasi birokrasi itu," kata Eva di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2013.
Lanjut Eva, andai saat uji kelayakan dan kepatutan Sutarman ternyata tak bisa berkomitmen melakukan dua hal itu, maka Komisi III tetap bisa menyetujui dirinya menjadi Kapolri tentu dengan catatan. "Ya dengan catatan, akan jadi persetujuan dengan catatan, karena kalau sudah calon tunggal sudah hampir pasti jadi ya," tuntasnya.
Baca berita terkait soal Kapolri baru.
(maf)