Fitra khawatir data rekening mencurigakan jadi sampah
Selasa, 01 Oktober 2013 - 07:00 WIB
Fitra khawatir data rekening mencurigakan jadi sampah
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Investigatif dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengaku khawatir, jika data yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menjadi sampah.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, temuan data adanya rekening yang mencurigakan menjadi sampah. Sehingga, temuan tersebut terkesan meminta "jatah" jika tidak ingin diungkap.
"Pengalaman selama ini, data dari PPATK hanya menjadi sampah. Karena tidak diselidiki secara sunggung-sungguh, sehingga terkesan penegak hukum di Indonesia hanya meminta "jatah"," katanya, kepada Sindonews, Senin, 30 September 2013.
Selain itu, data yang dimiliki oleh PPATK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus lengkap sebelum diekspos ke media. "Selama ini, PPATK dan penegak hukum selalu memberikan keterangan setengah-setengah kepada media," keluhnya.
Sebelum diekspos, lanjutnya, PPATK atau penegak hukum lainnya telbih dahulu menelusuri, apakah rekening mencurigakan ini berasal dari hasil korupsi, bisnis atau warisan.
"Jika bisnis, maka bisnisnya apa? Jika warisan, apa saja dan nilainya berapa ? Sehingga, data yang dimiliki lengkap dan tidak bias," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PPATK melansir ada PNS Kemendikbud yang memiliki rekening mencurigakan senilai Rp5 miliar. Namun belum dapat dipastikan apakah uang tersebut hasil korupsi atau bukan.
Tidak hanya PPATK, Kejagung juga mengaku, pihaknya sampai saat ini masih menyelidiki kasus dugaan rekening mencurigakan milik empat orang pejabat di Kemendikbud.
Klik di sini untuk berita rekening mencurigakan.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, temuan data adanya rekening yang mencurigakan menjadi sampah. Sehingga, temuan tersebut terkesan meminta "jatah" jika tidak ingin diungkap.
"Pengalaman selama ini, data dari PPATK hanya menjadi sampah. Karena tidak diselidiki secara sunggung-sungguh, sehingga terkesan penegak hukum di Indonesia hanya meminta "jatah"," katanya, kepada Sindonews, Senin, 30 September 2013.
Selain itu, data yang dimiliki oleh PPATK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus lengkap sebelum diekspos ke media. "Selama ini, PPATK dan penegak hukum selalu memberikan keterangan setengah-setengah kepada media," keluhnya.
Sebelum diekspos, lanjutnya, PPATK atau penegak hukum lainnya telbih dahulu menelusuri, apakah rekening mencurigakan ini berasal dari hasil korupsi, bisnis atau warisan.
"Jika bisnis, maka bisnisnya apa? Jika warisan, apa saja dan nilainya berapa ? Sehingga, data yang dimiliki lengkap dan tidak bias," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PPATK melansir ada PNS Kemendikbud yang memiliki rekening mencurigakan senilai Rp5 miliar. Namun belum dapat dipastikan apakah uang tersebut hasil korupsi atau bukan.
Tidak hanya PPATK, Kejagung juga mengaku, pihaknya sampai saat ini masih menyelidiki kasus dugaan rekening mencurigakan milik empat orang pejabat di Kemendikbud.
Klik di sini untuk berita rekening mencurigakan.
(stb)
