Daya tarik kasus Wilfrida bagi politikus
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Migrant Institute, Adi Chandra Utama mengatakan, ramainya beberapa pihak yang mengurusi kasus Wilfrida Soik (17), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terancam hukuman mati di Malaysia, perlu menjadi pertanyaan besar.
"Yang diinginkan politikus tentu adalah momentum politik. Semuanya berujung pada pencitraan dalam kerangka mendapatkan legitimasi dan pencapaian target-target politik 2014," kata Adi kepada Sindonews, Senin (30/9/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, penyebab lainnya yang menjadi daya tarik beberapa pihak terhadap kasus Wilfrida ini adalah, karena kasus tersebut terjadi di Malaysia, negara tetangga Indonesia yang acapkali bermasalah.
"Kasus ini sepertinya memiliki nilai politis lebih besar daripada kasus TKI lainnya, kombinasi dari soal trafficking, ancaman hukuman mati, dan paling penting adalah terjadi di Malaysia, negara yang memiliki sejarah panjang konflik dengan Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, politikus beramai-ramai terbang ke Malaysia untuk memberikan pembelaannya terhadap Wilfrida. Kasus dakwaan hukuman mati yang menimpa gadis remaja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu di Malaysia, menjadi kesempatan bagi politikus menjadi 'pahlawan'.
Mereka yang telah berada di Malaysia antara lain, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, serta politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka.
Simak berita terkait soal Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia.
"Yang diinginkan politikus tentu adalah momentum politik. Semuanya berujung pada pencitraan dalam kerangka mendapatkan legitimasi dan pencapaian target-target politik 2014," kata Adi kepada Sindonews, Senin (30/9/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, penyebab lainnya yang menjadi daya tarik beberapa pihak terhadap kasus Wilfrida ini adalah, karena kasus tersebut terjadi di Malaysia, negara tetangga Indonesia yang acapkali bermasalah.
"Kasus ini sepertinya memiliki nilai politis lebih besar daripada kasus TKI lainnya, kombinasi dari soal trafficking, ancaman hukuman mati, dan paling penting adalah terjadi di Malaysia, negara yang memiliki sejarah panjang konflik dengan Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, politikus beramai-ramai terbang ke Malaysia untuk memberikan pembelaannya terhadap Wilfrida. Kasus dakwaan hukuman mati yang menimpa gadis remaja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu di Malaysia, menjadi kesempatan bagi politikus menjadi 'pahlawan'.
Mereka yang telah berada di Malaysia antara lain, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, serta politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka.
Simak berita terkait soal Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia.
(maf)