Muncul gagasan penyatuan UN dan SBMPTN

Sindonews.com - Meski belum terakomodasi dalam konvensi, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan Adi Suryadi Culla berjanji tidak akan berhenti menggaungkan penyatuan Ujian Nasional (UN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Menurut Adi, penyatuan tersebut akan berimbas pada pengembalian harkat sekolah yang selama ini selalu disandingkan dengan mutu bimbingan belajar.

“Ini sudah dibicarakan, tapi kemarin belum terfokus, baru pada pengembalian UN ke daerah. Saya kira kita terus gaungkan, sehingga ini. akan bisa muncul dalam rekomendasi konvensi di tahun mendatang. Arahnya pasti kesitu,”katanya, Jumat, 27 September 2013.

Untuk bisa merealisasikan wacana seperti ini memang harus bertahap. Sebab lanjut Adi, berkait dengan sistem di mana akan megubah dua pelaksanaan sistem ujian menjadi satu.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Idrus Paturusi mengatakan, dengan pengalaman Unhas dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013, terlihat bahwa hasil UN dapat diintegrasikan ke dalam kriteria seleksi kelulusan masuk PTN dan diperoleh alat seleksi masuk PT yang lebih valid.

Hanya saja, ada beberapa prakondisi yang memang harus dipenuhi. Sebab bila prakondisi ini tidak terpenuhi, maka hasil UN tidak dapat dijadikan alat seleksi masuk PT yang valid.

Prakondisi pertama adalah jaminan bahwa penyelenggaraan UN berlangsung dengan tertib dan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam arti, diperlukan pembenahan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan UN di setiap sekolah pada seluruh Indonesia berjalan dengan relatif sama baiknya.

Kasus terlambatnya pengadaan soal pada beberapa provinsi dalam UN 2013 telah menjadikan hasil UN pada sekolah-sekolah tersebut tidak layak dijadikan alat seleksi masuk PT.

Prasyarat kedua adalah jaminan kualitas moral penyelenggaran dan penentuan kelulusan UN. Karena nilai rapor diperhitungkan dalam kelulusan UN, maka harus ada jaminan kejujuran dan obyektivitas guru dan kepala sekolah dalam penentuan angka rapor siswa.

Begitu pula harus ada jaminan bahwa guru-guru sekolah tidak melakukan tindakan menghalalkan segala cara demi kelulusan siswanya, misalnya pemberian kunci jawaban kepada siswa, kelonggaran dalam pengawasan ujian, dan sebagainya.

Dalam pengolahan data hasil UN juga diperlukan jaminan moral atas kejujuran dan obyektivitas mereka. Tanpa jaminan-jaminan ini maka tingkat kepercayaan kepada UN sebagai alat seleksi masuk PT akan sulit dibangun.

Prasyarat ketiga adalah jaminan bahwa kesenjangan dalam kualitas proses belajar mengajar antar wilayah pada SMA di Indonesia terus diperbaiki secara jangka menengah. Salah satu alasan penyelenggaraan UN adalah untuk memetakan kualitas SMA antar wilayah Indonesia dalam kriteria dan standar yang sama, yang dari hasil pemetaan itu akan dilakukan upaya mengurangi kesenjangan penyelenggaraan pendidikan SMA antar wilayah.

“Selama ini, hasil UN belum digunakan signifikan sebagai dasar dalam memperbaiki kesenjangan antar wilayah tersebut, misalnya dalam bentuk pertukaran guru antara sekolah dengan kualitas tinggi dari suatu wilayah dengan sekolah kualitas rendah pada wilayah lainnya,” paparnya.

Karena itu, Ketua Forum Rektor Indonesia ini berharap, sebelum penerapan UN dan SBMPTN disatukan, maka pemerintah diharapkan terus melakukan upaya pemerataan kualitas pembelajaran di SLTA yang akan mendorong pemerataan antar PT terkait dengan kualitas calon mahasiswa yang diterima.

“Prasyarat ini juga terkait dengan upaya mengurangi kecenderungan bahwa PT berkualitas hanya menerima calon mahasiswa berkualitas, begitu pula sebaliknya,” tandasnya.

Baca juga berita Sulsel minta UN dikembalikan ke daerah

(lal)