Demokrasi mahal, Anis Matta malah sebut wajar
Kamis, 26 September 2013 - 22:11 WIB
Demokrasi mahal, Anis Matta malah sebut wajar
A
A
A
Sindonews.com - Presiden PKS Anis Matta mengklaim uang Rp8 miliar yang disetor Ilham Arief Sirajuddin kepada DPW PKS untuk pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan sebagai nilai yang wajar untuk menggerakkan tim kampanye dari PKS.
"Wajar, itu (Rp8 miliar) kan untuk pemenangan," kata Anis usai bersaksi dalam sidang lanjutan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Menurutnya uang tersebut masuk ke tim pemenangan yang anggotanya juga dari pengurus DPW PKS Sulsel. "Itu bukan dana mahar," kilahnya.
Dia mengungkapkan, segala urusan pilkada diserahkan ke pengurus wilayah partai. Untuk Sulsel, DPP hanya memberi surat persetujuan dukungan pencalonan Ilham yang diajukan DPW. Tapi Anis mengaku tidak mengetahui secara detail uang yang disetor Ilham. DPP bahkan tidak pernah menerima laporan tertulis penggunaan uang yang disetor.
"Kan ceritanya kita mau menang, persyaratan menang apa saja itu dibcarakan dalam tim. Tim dibentuk tim bersama," tandasnya.
Sebelumnya, dalam sidang TPPU terdakwa Fathanah Kamis 19 September 2013, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2013-2018 mengaku memberikan sumbangan Rp8 miliar kepada PKS untuk mengarungi Pilgub Sulsel yang diselenggarakan pada 22 Januari 2013.
Dia menuturkan, PKS sebenarnya diawal meminta Rp10 miliar untuk dana pemenang. Angka itu muncul guna meloloskan Ilham menjadi bakal cagub Sulsel 2013-2018. Belakangan menjadi Rp8 miliar. Uang kemudian diberikan ke PKS melalu Fathanah secara bertahap tiga kali.
Padahal, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango yang menangani persidangan terdakwa Fathanah menujukkan kekagetan mendengar kesaksian Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terkait sumbangannya.
"Memang mahal ya berdemokrasi?," tanya hakim Nawawi dengan raut muka serius kepada Ilham.
Ilham membenarkan berdemokrasi di negeri ini mahal harganya. Wali Kota Makassar dua periode itu memberi alasan. Sebagai seorang politisi dan cagub, pihaknya harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Baik pemilih, pendukung ataupun partai pengusung.
"Betul pak. Karena kita kan harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Kita harus sosialisasi, silaturahim, galang dukungan. Tapi paling banyak untuk sosialisasi," jawab Ilham.
Baca juga berita Singgung syariat, Hakim minta Anis beri kesaksian jujur
"Wajar, itu (Rp8 miliar) kan untuk pemenangan," kata Anis usai bersaksi dalam sidang lanjutan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa Ahmad Fathanah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Menurutnya uang tersebut masuk ke tim pemenangan yang anggotanya juga dari pengurus DPW PKS Sulsel. "Itu bukan dana mahar," kilahnya.
Dia mengungkapkan, segala urusan pilkada diserahkan ke pengurus wilayah partai. Untuk Sulsel, DPP hanya memberi surat persetujuan dukungan pencalonan Ilham yang diajukan DPW. Tapi Anis mengaku tidak mengetahui secara detail uang yang disetor Ilham. DPP bahkan tidak pernah menerima laporan tertulis penggunaan uang yang disetor.
"Kan ceritanya kita mau menang, persyaratan menang apa saja itu dibcarakan dalam tim. Tim dibentuk tim bersama," tandasnya.
Sebelumnya, dalam sidang TPPU terdakwa Fathanah Kamis 19 September 2013, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2013-2018 mengaku memberikan sumbangan Rp8 miliar kepada PKS untuk mengarungi Pilgub Sulsel yang diselenggarakan pada 22 Januari 2013.
Dia menuturkan, PKS sebenarnya diawal meminta Rp10 miliar untuk dana pemenang. Angka itu muncul guna meloloskan Ilham menjadi bakal cagub Sulsel 2013-2018. Belakangan menjadi Rp8 miliar. Uang kemudian diberikan ke PKS melalu Fathanah secara bertahap tiga kali.
Padahal, Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango yang menangani persidangan terdakwa Fathanah menujukkan kekagetan mendengar kesaksian Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terkait sumbangannya.
"Memang mahal ya berdemokrasi?," tanya hakim Nawawi dengan raut muka serius kepada Ilham.
Ilham membenarkan berdemokrasi di negeri ini mahal harganya. Wali Kota Makassar dua periode itu memberi alasan. Sebagai seorang politisi dan cagub, pihaknya harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Baik pemilih, pendukung ataupun partai pengusung.
"Betul pak. Karena kita kan harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Kita harus sosialisasi, silaturahim, galang dukungan. Tapi paling banyak untuk sosialisasi," jawab Ilham.
Baca juga berita Singgung syariat, Hakim minta Anis beri kesaksian jujur
(kri)
