Alat antisadap, proses modernisasi alutsista TNI
Rabu, 25 September 2013 - 17:18 WIB
Alat antisadap, proses modernisasi alutsista TNI
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah membeli peralatan intelijen antisadap dari perusahaan asal Inggris, Gamma TSE Ltd.
Kemenhan menegaskan, pengadaan peralatan intelijen itu bagian dari proses modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tugas pokok dan fungsi TNI, sesuai Undang-Undang Nomor (UU) 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigjen TNI Sisriadi, di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
Diketahui, peralatan intelijen tersebut seharga USD 5,6 juta atau 4,2 juta Euro. Bila dirupiahkan, peralatan intelijen itu sekira Rp70 Miliar.
Dia menjelaskan, kontrak pengadaan peralatan intelijen tersebut dilakukan dengan perusahaan Inggris (Gamma TSE Ltd), setelah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 junto Perpres Nomor 70 2012.
"Kontrak senilai USD 5,6 juta tersebut mencakup materil peralatan intelijen dan paket pelatihan bagi personel yang mengoperasikannya, baik yang bertugas di dalam negeri maupun kantor-kantor Atase Pertahanan Indonesia di luar negeri," tuturnya.
Dia menambahkan, pengadaan peralatan intelijen bertujuan agar proses pertukaran informasi antara Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dengan kantor-kantor Atase Pertahanan RI yang tersebar diseluruh dunia dapat berlangsung dengan aman dan kedap dari gangguan.
"Peralatan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengiriman data atau informasi strategis tidak terganggu atau tersadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Peralatan intelijen tersebut seharga USD 5,6 juta atau senilai 4,2 juta Euro. Bila dirupiahkan, peralatan intelijen itu sekira Rp70 miliar.
Kemenhan menegaskan, pengadaan peralatan intelijen itu bagian dari proses modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tugas pokok dan fungsi TNI, sesuai Undang-Undang Nomor (UU) 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Brigjen TNI Sisriadi, di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).
Diketahui, peralatan intelijen tersebut seharga USD 5,6 juta atau 4,2 juta Euro. Bila dirupiahkan, peralatan intelijen itu sekira Rp70 Miliar.
Dia menjelaskan, kontrak pengadaan peralatan intelijen tersebut dilakukan dengan perusahaan Inggris (Gamma TSE Ltd), setelah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 junto Perpres Nomor 70 2012.
"Kontrak senilai USD 5,6 juta tersebut mencakup materil peralatan intelijen dan paket pelatihan bagi personel yang mengoperasikannya, baik yang bertugas di dalam negeri maupun kantor-kantor Atase Pertahanan Indonesia di luar negeri," tuturnya.
Dia menambahkan, pengadaan peralatan intelijen bertujuan agar proses pertukaran informasi antara Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dengan kantor-kantor Atase Pertahanan RI yang tersebar diseluruh dunia dapat berlangsung dengan aman dan kedap dari gangguan.
"Peralatan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengiriman data atau informasi strategis tidak terganggu atau tersadap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Peralatan intelijen tersebut seharga USD 5,6 juta atau senilai 4,2 juta Euro. Bila dirupiahkan, peralatan intelijen itu sekira Rp70 miliar.
(maf)
