BK DPR diminta beri sanksi legislator bolos
Selasa, 24 September 2013 - 17:45 WIB
BK DPR diminta beri sanksi legislator bolos
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), meminta Badan Kehormatan (BK) DPR memberikan sanksi tegas bagi anggota dewan atau legislator yang bolos, saat sidang pembahasan anggaran.
Hal itu dikatakan Koordinator Advokasi Seknas FITRA, Muhammad Maulana. Menurutnya, keinginan ini mereka minta karena besarnya biaya pembahasan anggaran DPR, tetapi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan.
"DPR terkesan asal-asalan membahas anggaran 2014, padahal APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan salah instrumen untuk stabilisasi ekonomi yang saat ini sedang di ambang krisis," kata Maulana dalam sebuah diskusi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2013).
Hasil pemantauan Seknas Fitra terhadap 93 sidang anggaran di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi DPR sepanjang 16 Agustus hingga 12 September 2013, rata-rata kehadiran hanya 35 persen. "Hal ini mengindikasikan ketidakseriusan anggota DPR dalam membahas anggaran," terangnya.
Lanjut dia, mereka yang biasa membolos dalam pertemuan pembahasan anggaran di DPR RI agar namanya disebutkan ke publik. "Minimnya kehadiran DPR dalam sidang anggaran memperkuat dugaan publik bahwa para politikus Senayan mulai disibukkan persiapan politik di 2014," tuntasnya.
Hal itu dikatakan Koordinator Advokasi Seknas FITRA, Muhammad Maulana. Menurutnya, keinginan ini mereka minta karena besarnya biaya pembahasan anggaran DPR, tetapi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan.
"DPR terkesan asal-asalan membahas anggaran 2014, padahal APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan salah instrumen untuk stabilisasi ekonomi yang saat ini sedang di ambang krisis," kata Maulana dalam sebuah diskusi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2013).
Hasil pemantauan Seknas Fitra terhadap 93 sidang anggaran di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi DPR sepanjang 16 Agustus hingga 12 September 2013, rata-rata kehadiran hanya 35 persen. "Hal ini mengindikasikan ketidakseriusan anggota DPR dalam membahas anggaran," terangnya.
Lanjut dia, mereka yang biasa membolos dalam pertemuan pembahasan anggaran di DPR RI agar namanya disebutkan ke publik. "Minimnya kehadiran DPR dalam sidang anggaran memperkuat dugaan publik bahwa para politikus Senayan mulai disibukkan persiapan politik di 2014," tuntasnya.
(maf)
