Pemerintah & DPR sepakat gubernur dipilih langsung
Sabtu, 21 September 2013 - 01:13 WIB
Pemerintah & DPR sepakat gubernur dipilih langsung
A
A
A
Sindonews.com - Hasil lobi antara pemerintah, ketua fraksi dan Komisi II DPR, disepakati bahwa gubernur dipilih secara langsung. Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menginginkan agar gubernur dipilih oleh DPRD.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Darah (Pilkada), Abdul Hakam Naja mengatakan, dari hasil lobi yang diadakan, disepakati satu poin. Poin tersebut adalah gubernur dipilih secara langsung.
"Kesepakatan satu poin. Pemilihan Gubernur secara langsung. Sebelumnya, PKB inginkan Gubernur oleh DPRD," katanya saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 20 September 2013.
Hakam mengatakan, dalam lobi tersebut dihadiri oleh Komisi II DPR, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, dan beberapa ketua fraksi. Pimpinan fraksi yang menghadiri hanya Ketua Graksi Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak hadir. "Pak Menteri sedang bertemu dengan presiden," katanya.
Sementara itu, poin yang belum menemukan titik temu adalah, terkait mekanisme pemilihan untuk bupati dan wali kota. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah mengusulkan agar bupati dan wali kota dipilih DPRD. "Bupati walikota ini belum tercapai titik temu," ucapnya.
Dia mengatakan, akan kembali direncanakan untuk melakukan pertemuan. Hal yang akan dibahas adalah terkait dengan mekanisme pilkada untuk bupati atau wali kota. "Mudah-mudahan dapat diputuskan. Isu pokok mekanisme pilkada. Rapat berikutnya akan membahas ini. Nanti seperti apa pembicara kita lihat," ungkapnya.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Darah (Pilkada), Abdul Hakam Naja mengatakan, dari hasil lobi yang diadakan, disepakati satu poin. Poin tersebut adalah gubernur dipilih secara langsung.
"Kesepakatan satu poin. Pemilihan Gubernur secara langsung. Sebelumnya, PKB inginkan Gubernur oleh DPRD," katanya saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat 20 September 2013.
Hakam mengatakan, dalam lobi tersebut dihadiri oleh Komisi II DPR, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan, dan beberapa ketua fraksi. Pimpinan fraksi yang menghadiri hanya Ketua Graksi Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak hadir. "Pak Menteri sedang bertemu dengan presiden," katanya.
Sementara itu, poin yang belum menemukan titik temu adalah, terkait mekanisme pemilihan untuk bupati dan wali kota. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah mengusulkan agar bupati dan wali kota dipilih DPRD. "Bupati walikota ini belum tercapai titik temu," ucapnya.
Dia mengatakan, akan kembali direncanakan untuk melakukan pertemuan. Hal yang akan dibahas adalah terkait dengan mekanisme pilkada untuk bupati atau wali kota. "Mudah-mudahan dapat diputuskan. Isu pokok mekanisme pilkada. Rapat berikutnya akan membahas ini. Nanti seperti apa pembicara kita lihat," ungkapnya.
(maf)
