Langgar HAM, kader Demokrat dilarang masuk ormas Anas
Rabu, 18 September 2013 - 07:31 WIB
Langgar HAM, kader Demokrat dilarang masuk ormas Anas
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarief Hasan yang menegaskan, kader Partai Demokrat dilarang masuk ke organisasi masyarakat (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dikritik.
Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Syarief Hasan tidak boleh menyatakan hal demikian.
"Tidak boleh itu Syarief Hasan bicara demikian. Itu melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) namanya," kata Said Salahudin, lewat pesan singkatnya kepada Sindonews, Selasa 17 September 2013, malam.
Sebab, kata dia, setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk bebas berkumpul dan berserikat, termasuk bergabung pada suatu organisasi, kecuali organisasi yang dilarang oleh negara.
"Memangnya PPI itu ormas terlarang? Kan tidak begitu. Kalau Syarief Hasan tidak suka dengan ormas bentukan Anas ya silakan saja. Itu hak dia. Tapi dia tidak boleh menghalang-halangi kader Partai Demokrat untuk bergabung di PPI," katanya.
Lagipula, lanjut dia, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) hanyalah sebuah ormas. "Dan bukan parpol (partai politik). Kalau kader Partai Demokrat bergabung ke parpol lain, itu baru bisa dipersoalkan," pungkasnya.
Diberitakan Sindonews sebelumnya, Kader Partai Demokrat dilarang masuk ke PPI. Hal itu ditegaskan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. "Saya tegaskan itu tidak boleh. Karena kami fokus 2014. Itu alasannya," ujar Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Menurutnya, tak ada sesuatu yang istimewa dari ormas bentukan Anas Urbaningrum tersebut. "Semua orang bisa bentuk ormas, tidak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja," katanya.
Seperti diketahui, ada beberapa kader Partai Demokrat yang hadir dalam acara peresmian organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia, pada Minggu 15 September 2013 lalu. Diantaranya Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa dan anggota Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.
Pendiri (PPI) Anas Urbaningrum menyebutkan, ormas yang ia dirikan, merupakan bagian dari kelanjutan proses revolusi di Indonesia.
Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Syarief Hasan tidak boleh menyatakan hal demikian.
"Tidak boleh itu Syarief Hasan bicara demikian. Itu melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) namanya," kata Said Salahudin, lewat pesan singkatnya kepada Sindonews, Selasa 17 September 2013, malam.
Sebab, kata dia, setiap warga negara dijamin oleh konstitusi untuk bebas berkumpul dan berserikat, termasuk bergabung pada suatu organisasi, kecuali organisasi yang dilarang oleh negara.
"Memangnya PPI itu ormas terlarang? Kan tidak begitu. Kalau Syarief Hasan tidak suka dengan ormas bentukan Anas ya silakan saja. Itu hak dia. Tapi dia tidak boleh menghalang-halangi kader Partai Demokrat untuk bergabung di PPI," katanya.
Lagipula, lanjut dia, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) hanyalah sebuah ormas. "Dan bukan parpol (partai politik). Kalau kader Partai Demokrat bergabung ke parpol lain, itu baru bisa dipersoalkan," pungkasnya.
Diberitakan Sindonews sebelumnya, Kader Partai Demokrat dilarang masuk ke PPI. Hal itu ditegaskan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. "Saya tegaskan itu tidak boleh. Karena kami fokus 2014. Itu alasannya," ujar Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.
Menurutnya, tak ada sesuatu yang istimewa dari ormas bentukan Anas Urbaningrum tersebut. "Semua orang bisa bentuk ormas, tidak ada sesuatu yang istimewa. Biasa saja," katanya.
Seperti diketahui, ada beberapa kader Partai Demokrat yang hadir dalam acara peresmian organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia, pada Minggu 15 September 2013 lalu. Diantaranya Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa dan anggota Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.
Pendiri (PPI) Anas Urbaningrum menyebutkan, ormas yang ia dirikan, merupakan bagian dari kelanjutan proses revolusi di Indonesia.
(maf)
