Sistem rekrutmen PNS belum sempurna
Selasa, 17 September 2013 - 16:29 WIB
Sistem rekrutmen PNS belum sempurna
A
A
A
Sindonews.com - Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) mengakui, sistem pengangkatan, penempatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat di instansi pemerintah pusat dan daerah secara terbuka (rekrutmen terbuka), masih belum sempurna.
Menurut Ketua Tim Independen RBN, Erry Riyana Hardjapamekas, sistem rekrutmen terbuka tersebut masih perlu terus disempurnakan dan disosialisasikan.
Akan tetapi, kata dia, sistem ini lebih terbuka dan lebih adil serta mampu mencegah permainan uang dan intervensi politik dalam pengangkatan aparatur sipil negara.
"Bahwa yang melamar belumlah memenuhi syarat adalah cermin dari perlunya kita terus meningkatkan sumber daya manusia kita pada umumnya," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2013).
Untuk menghadapi tantangan masa depan, Indonesia memerlukan pejabat publik yang kompeten dan berintegritas, bebas dari intervensi publik dan memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan publik.
Sistem pengangkatan PNS selama ini, dinilai tidak mampu menarik individu-individu yang memiliki kualitas-kualitas tersebut. Oleh karena itu, tim Tim Independen RBN menegaskan, bahwa sistem pengangkatan, penempatan dan mutasi PNS sebagai pejabat di instansi pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
"Sehingga, yang diangkat adalah para pejabat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan yang hendak diisi," pungkasnya.
Tahun ini, sejumlah instansi pemerintah membuka seleksi CPNS.
Menurut Ketua Tim Independen RBN, Erry Riyana Hardjapamekas, sistem rekrutmen terbuka tersebut masih perlu terus disempurnakan dan disosialisasikan.
Akan tetapi, kata dia, sistem ini lebih terbuka dan lebih adil serta mampu mencegah permainan uang dan intervensi politik dalam pengangkatan aparatur sipil negara.
"Bahwa yang melamar belumlah memenuhi syarat adalah cermin dari perlunya kita terus meningkatkan sumber daya manusia kita pada umumnya," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2013).
Untuk menghadapi tantangan masa depan, Indonesia memerlukan pejabat publik yang kompeten dan berintegritas, bebas dari intervensi publik dan memahami apa yang dimaksud dengan pelayanan publik.
Sistem pengangkatan PNS selama ini, dinilai tidak mampu menarik individu-individu yang memiliki kualitas-kualitas tersebut. Oleh karena itu, tim Tim Independen RBN menegaskan, bahwa sistem pengangkatan, penempatan dan mutasi PNS sebagai pejabat di instansi pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
"Sehingga, yang diangkat adalah para pejabat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan yang hendak diisi," pungkasnya.
Tahun ini, sejumlah instansi pemerintah membuka seleksi CPNS.
(maf)
