Kapolri akui program deradikalisasi belum optimal
Senin, 16 September 2013 - 11:03 WIB
Kapolri akui program deradikalisasi belum optimal
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo mengakui, program deradikalisasi bagi pelaku terorisme belum dilakukan secara optimal.
Hal itu disampaikan Timur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, mengenai kinerja Polri.
"Polri sudah melakukan deradikalisasi namun belum optimal," kata Timur dalam RDP di ruang Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2013).
Agar bisa optimal, ia pun meminta adanya kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). "Agar program bisa berjalan optimal, kita mengajak kerja sama semua termasuk Kementerian Agama, lalu dari beberapa ormas yang perlu kita ajak bersama dan diatur dalam peraturan perundang-undangan," terangnya.
Ia menjelaskan, deradikalisasi dapat diatur secara jelas di dalam perundang-undangan sehingga semakin menguatkan pihak mana saja yang ikut membantu menjalankan program tersebut. "Melalui perundang-undangan maka semakin jelas termasuk pembiayaan siapa saja di dalamnya," tuntasnya.
Hal itu disampaikan Timur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, mengenai kinerja Polri.
"Polri sudah melakukan deradikalisasi namun belum optimal," kata Timur dalam RDP di ruang Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2013).
Agar bisa optimal, ia pun meminta adanya kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). "Agar program bisa berjalan optimal, kita mengajak kerja sama semua termasuk Kementerian Agama, lalu dari beberapa ormas yang perlu kita ajak bersama dan diatur dalam peraturan perundang-undangan," terangnya.
Ia menjelaskan, deradikalisasi dapat diatur secara jelas di dalam perundang-undangan sehingga semakin menguatkan pihak mana saja yang ikut membantu menjalankan program tersebut. "Melalui perundang-undangan maka semakin jelas termasuk pembiayaan siapa saja di dalamnya," tuntasnya.
(maf)
