Ikut konvensi, pejabat negara diminta jujur
Sabtu, 14 September 2013 - 04:45 WIB
Ikut konvensi, pejabat negara diminta jujur
A
A
A
Sindonews.com - Pejabat negara baik itu menteri ataupun DPR yang ikut Konvensi Partai Demokrat diminta untuk jujur. Hal itu diungkapkan pengamat politik sekaligus dosen Universitas Indonesia Arbi Sanit.
Menurutnya, pejabat negara harus jujur untuk mau memilih antara ikut Konvensi Partai Demokrat atau mempertahankan jabatannya sebagai pejabat negara.
"Sekali "selingkuh", maka akan "selingkuh" terus," kata Arbi Sanit kepada Sindonews melalui telepon, Jumat (13/9/2013).
Dia menilai, lemahnya mekanisme dalam pemerintahan membuat pejabat negara mudah tergiur untuk ikut berlomba mencari jabatan baru, tanpa melepas jabatan yang lama.
"Karena tidak ada mekanisme yang jelas, maka penguasa bisa berbuat sewenang-wenang. Karena, tidak ada sanksi yang tegas terhadap perbuatan pejabat negara tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa tak mempersoalkan pejabat negara yang ikut konvensi semi terbuka penjaringan calon presiden (capres) dari partainya tak mengundurkan diri.
Namun kata dia, jika publik memiliki pandangan lain terhadap dua tugas yang harus mereka jalankan, maka pejabat negara harus bisa memenuhi keinginan publik andai diminta mundur dari jabatannya.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
Menurutnya, pejabat negara harus jujur untuk mau memilih antara ikut Konvensi Partai Demokrat atau mempertahankan jabatannya sebagai pejabat negara.
"Sekali "selingkuh", maka akan "selingkuh" terus," kata Arbi Sanit kepada Sindonews melalui telepon, Jumat (13/9/2013).
Dia menilai, lemahnya mekanisme dalam pemerintahan membuat pejabat negara mudah tergiur untuk ikut berlomba mencari jabatan baru, tanpa melepas jabatan yang lama.
"Karena tidak ada mekanisme yang jelas, maka penguasa bisa berbuat sewenang-wenang. Karena, tidak ada sanksi yang tegas terhadap perbuatan pejabat negara tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa tak mempersoalkan pejabat negara yang ikut konvensi semi terbuka penjaringan calon presiden (capres) dari partainya tak mengundurkan diri.
Namun kata dia, jika publik memiliki pandangan lain terhadap dua tugas yang harus mereka jalankan, maka pejabat negara harus bisa memenuhi keinginan publik andai diminta mundur dari jabatannya.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
