Ini poin penting penyelenggaraan haji untuk Kemenag
Selasa, 10 September 2013 - 13:01 WIB
Ini poin penting penyelenggaraan haji untuk Kemenag
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini, pemerintah mulai memberangkatkan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah Indonesia yang akan melaksanakan Ibadah Haji. Ada beberapa poin yang diinginkan Komisi VIII DPR dalam penyelenggaran haji tahun 2013.
Anggota Komisi VIII DPR RI Ingrid Kansil meminta agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dengan memberikan pelayanan transportasi, dan akomodasi dengan maksimal kepada jamaah haji asal Indonesia.
Hal ini disampaikannya menyusul pengurangan kuota haji sebesar 20 persen, yang tidak hanya berakibat pada bertambah panjang jadwal tunggu hinga 10 sampai 12 tahun. Namun, pengurangan tersebut juga kerugian material hingga Rp800 miliar akibat subsidi muspra yang tidak dapat dikembalikan.
"Seperti larangan penggunaan transportasi pemerintah yang belum disetujui oleh kerajaan Arab, penyedian katering dalam nasi box, penambahan petugas keamanan di sana untuk menjaga jamaah haji Indonesia," kata Ingrid saat dihubungi Sindonews, Selasa (10/9/2013).
Tak hanya itu, ia juga meminta agar jamaah haji asal Indonesia tidak menggunakan Mina Jadid di area Mina, dengan asumsi jamaah sudah berkurang 40.000. Sehingga besar kemungkinan tidak lagi menggunakan fasilitas kerajaan Arab Saudi.
"Dan yang terakhir, penegasan untuk jamaah yang tertunda tahun ini menjadi jamaah prioritas di tahun 2014 tanpa menambah selisih biaya haji," terangnya.
"Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini sukses, para jamaah dapat menunaikan ibadahnya dengan aman dan nyaman, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur," tuntasnya.
Klik di sini untuk berita persiapan pemerintah terkait keberangkatan jemaah haji kloter I
Anggota Komisi VIII DPR RI Ingrid Kansil meminta agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dengan memberikan pelayanan transportasi, dan akomodasi dengan maksimal kepada jamaah haji asal Indonesia.
Hal ini disampaikannya menyusul pengurangan kuota haji sebesar 20 persen, yang tidak hanya berakibat pada bertambah panjang jadwal tunggu hinga 10 sampai 12 tahun. Namun, pengurangan tersebut juga kerugian material hingga Rp800 miliar akibat subsidi muspra yang tidak dapat dikembalikan.
"Seperti larangan penggunaan transportasi pemerintah yang belum disetujui oleh kerajaan Arab, penyedian katering dalam nasi box, penambahan petugas keamanan di sana untuk menjaga jamaah haji Indonesia," kata Ingrid saat dihubungi Sindonews, Selasa (10/9/2013).
Tak hanya itu, ia juga meminta agar jamaah haji asal Indonesia tidak menggunakan Mina Jadid di area Mina, dengan asumsi jamaah sudah berkurang 40.000. Sehingga besar kemungkinan tidak lagi menggunakan fasilitas kerajaan Arab Saudi.
"Dan yang terakhir, penegasan untuk jamaah yang tertunda tahun ini menjadi jamaah prioritas di tahun 2014 tanpa menambah selisih biaya haji," terangnya.
"Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini sukses, para jamaah dapat menunaikan ibadahnya dengan aman dan nyaman, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur," tuntasnya.
Klik di sini untuk berita persiapan pemerintah terkait keberangkatan jemaah haji kloter I
(stb)
