Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mayjen TNI Leo Siegers jabat Koorsahli Panglima TNI
Mayjen TNI Leo Siegers jabat Koorsahli Panglima TNI
A
A
A
Sindonews.com - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pada acara pelaporan korp penyerahan jabatan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI kepada Mayjen TNI Leo Siegers di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (9/9/2013).
Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sambutannya mengatakan, bahwa Koorsahli Panglima TNI harus mampu mengeksplorasi pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan baru dalam menghadapi perkembangan situasi, baik situasi dalam negeri, kawasan regional maupun global.
“Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis sesuai ruang dan waktu”, harap Panglima TNI.
Lebih lanjut, Moeldoko menekankan bahwa dalam sumbu stabilitas dan keterbukaan khususnya di Indonesia saat ini telah memasuki sebuah situasi, dimana keterbukaan ekonomi dan politik begitu luas. Sebelum reformasi keterbukaan sangat minim, stabilitas sangat kuat karena sentralisasi tetapi sekarang setelah reformasi sumbu keterbukaan begitu lebar sekali.
Untuk itu, menjadi pemikiran bersama agar TNI dapat menemukan titik keseimbangan baru dalam merespon suhu stabilitas dan keterbukaan tersebut. Dulu, untuk menjaga stabilitas, kita memilki instrumen undang-undang anti subversi sangat kuat, sekarang kita tidak memiliki instrumen tersebut.
"TNI harus berpikir keras, TNI harus mengambil sikap, dan tidak boleh diam tetapi secara akademik dicari titik keseimbangan baru yang tepat bagi bangsa ini," tegasnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya Panglima TNI menyampaikan, bahwa TNI harus mengambil posisi yang tepat dan tidak lagi masuk dalam formulasi lama Dwifungsi ABRI. Dasar hukum dalam menyikapi stabilitas ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang TNI Pasal 7 dan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan instrumen dan harus didalami dengan baik.
Hadir dalam upacara tersebut, diantaranya Kasum TNI, Irjen TNI, para pejabat di lingkungan TNI dan Angkatan, serta Kapuspen TNI.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam sambutannya mengatakan, bahwa Koorsahli Panglima TNI harus mampu mengeksplorasi pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan baru dalam menghadapi perkembangan situasi, baik situasi dalam negeri, kawasan regional maupun global.
“Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis sesuai ruang dan waktu”, harap Panglima TNI.
Lebih lanjut, Moeldoko menekankan bahwa dalam sumbu stabilitas dan keterbukaan khususnya di Indonesia saat ini telah memasuki sebuah situasi, dimana keterbukaan ekonomi dan politik begitu luas. Sebelum reformasi keterbukaan sangat minim, stabilitas sangat kuat karena sentralisasi tetapi sekarang setelah reformasi sumbu keterbukaan begitu lebar sekali.
Untuk itu, menjadi pemikiran bersama agar TNI dapat menemukan titik keseimbangan baru dalam merespon suhu stabilitas dan keterbukaan tersebut. Dulu, untuk menjaga stabilitas, kita memilki instrumen undang-undang anti subversi sangat kuat, sekarang kita tidak memiliki instrumen tersebut.
"TNI harus berpikir keras, TNI harus mengambil sikap, dan tidak boleh diam tetapi secara akademik dicari titik keseimbangan baru yang tepat bagi bangsa ini," tegasnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya Panglima TNI menyampaikan, bahwa TNI harus mengambil posisi yang tepat dan tidak lagi masuk dalam formulasi lama Dwifungsi ABRI. Dasar hukum dalam menyikapi stabilitas ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang TNI Pasal 7 dan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan instrumen dan harus didalami dengan baik.
Hadir dalam upacara tersebut, diantaranya Kasum TNI, Irjen TNI, para pejabat di lingkungan TNI dan Angkatan, serta Kapuspen TNI.
(kri)
Explore More