DPR: KPK harus tindaklanjuti proses hukum Hambalang
Kamis, 05 September 2013 - 12:37 WIB
DPR: KPK harus tindaklanjuti proses hukum Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti proses hukum Hambalang setelah diketemukan kerugian negara senilai Rp463,66 miliar.
"Dalam risalah itu kan ada risalah pemeriksaan, anggota DPR, pemerintah, dengan diserahkannya audit Hambalang, sekarang tidak bisa diperebutkan lagi, dan proses hukumnya harus ditindaklanjuti oleh KPK," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dalam proyek Hambalang melibatkan tiga pihak sehingga seluruhnya harus diperiksa.
"Terkuaknya proses Hambalang ini, kan melibatkan tiga pihak, pengusaha, dan ikut persetujuan anggaran. Tiga pihak rangkaian ini yang ada indikasi, seperti komitmen kami bahwa kita memberikan kesempatan pada KPK. Silahkan saja KPK uintuk menelusuri," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Kerugian Negara (LKN) kepada KPK terkait proyek pembanguan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olah Raga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Langsung saja, kerugian negara resmi Rp463,66 miliar," tegas kepala BPK Hadi Purnomo saat melakukan keterangan pers bersama Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.
Dengan begitu, laporan kerugian negara untuk kasus Hambalang bukan lagi berbentuk indikasi kerugian melainkan sudah final jumlah kerugian negaranya.
"Laporan indikasinya hilang. Kemarin masih indikasi jadi dilakukan koordinasi dengan KPK. Setelah dilakukan koordinasi, maka secara resmi indikasinya hilang," ujarnya.
Bukan itu saja, kata Hadi, dengan LKN akhir ini, jumlah kerugian negara (total lost) yang dikeluarkan dari APBN untuk pembangunan sport center Hambalang sebesar RP463,66 miliar.
"Dalam risalah itu kan ada risalah pemeriksaan, anggota DPR, pemerintah, dengan diserahkannya audit Hambalang, sekarang tidak bisa diperebutkan lagi, dan proses hukumnya harus ditindaklanjuti oleh KPK," kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2013).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, dalam proyek Hambalang melibatkan tiga pihak sehingga seluruhnya harus diperiksa.
"Terkuaknya proses Hambalang ini, kan melibatkan tiga pihak, pengusaha, dan ikut persetujuan anggaran. Tiga pihak rangkaian ini yang ada indikasi, seperti komitmen kami bahwa kita memberikan kesempatan pada KPK. Silahkan saja KPK uintuk menelusuri," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Kerugian Negara (LKN) kepada KPK terkait proyek pembanguan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olah Raga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Langsung saja, kerugian negara resmi Rp463,66 miliar," tegas kepala BPK Hadi Purnomo saat melakukan keterangan pers bersama Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.
Dengan begitu, laporan kerugian negara untuk kasus Hambalang bukan lagi berbentuk indikasi kerugian melainkan sudah final jumlah kerugian negaranya.
"Laporan indikasinya hilang. Kemarin masih indikasi jadi dilakukan koordinasi dengan KPK. Setelah dilakukan koordinasi, maka secara resmi indikasinya hilang," ujarnya.
Bukan itu saja, kata Hadi, dengan LKN akhir ini, jumlah kerugian negara (total lost) yang dikeluarkan dari APBN untuk pembangunan sport center Hambalang sebesar RP463,66 miliar.
(kri)
