Terjun ke politik, prajurit TNI harus lepas jabatan

Rabu, 04 September 2013 - 12:18 WIB
Terjun ke politik, prajurit...
Terjun ke politik, prajurit TNI harus lepas jabatan
A A A
Sindonews.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto mengaku tak setuju jika ada pihak yang membawa anggota TNI ke medan politik praktis.

Akan tetapi, menurut calon presiden (Capres) dari Partai Hanura ini, jika ada anggota TNI yang terjun ke dunia politik harus bersikap kesatria dengan melepas atribut TNI-nya.

"Harus kesatria, kalau ada prajurit TNI yang mau masuk ke ranah politik harus lepas jabatan, lepas baju jadi politikus, harus seperti itu," ujar Mantan Panglima TNI ini usai menghadiri sertijab Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/9/2013).

Wiranto pun mengklaim bahwa dirinya lah yang membuat peraturan agar anggota TNI segera melepas jabatannya jika terjun ke dunia politik.

"Saya yang membuat peraturan para pejabat militer yang masih aktif dalam jabatan struktural harus lepas jabatan," ungkapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menghimbau kepada semua elemen untuk tidak menarik anggota TNI ke medan politik praktis. Sebab, kata dia, jika anggota TNI sudah terjun ke politik praktis, dapat menjadikan anggota TNI tersebut tidak netral.

"Saya menghimbau kepada semua elemen untuk tidak menarik TNI ke medan politik praktis, yang dapat menjadikan TNI tidak netral," ujar Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko saat memberikan sambutan dalam upacara serah terima jabatan di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/9/2013).

Dia menuturkan,menghadapi tantangan TNI ke depan, dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato kenegaraan tahun 2013 di kompleks parlemen belum lama ini.

Salah satunya, kata dia, pentingnya mensukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai.

"TNI dan semua elemen bangsa harus menjamin Pemilu 2014 dapat berlangsung secara lancar, tertib, bebas, adil dan damai, karena pemilu adalah masa depan keberlanjutan pembangunan nasional," tuturnya.
(kri)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Penahanan Sudewo Dipindah...
Penahanan Sudewo Dipindah ke Semarang Jelang Sidang Perdana Kasusnya
Mensos Gus Ipul Tegaskan...
Mensos Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Zona Aman untuk Korupsi di Kemensos
Alasan Natalius Pigai...
Alasan Natalius Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil
Infografis
Usia Pensiun Prajurit...
Usia Pensiun Prajurit TNI dari Pangkat Terendah hingga Tertinggi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved