Belum bayar honor operator, KPU surati SBY

Selasa, 03 September 2013 - 17:04 WIB
Belum bayar honor operator,...
Belum bayar honor operator, KPU surati SBY
A A A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika Kementerian Keuangan tidak segera menyetujui revisi anggaran honorarium pelaksana pemilu di lapangan.

"Kita akan menyurati Presiden untuk segera melakukan upaya taktis menindaklanjuti revisi anggaran yang belum ditindaklanjuti," Kata Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai acara diskusi 'Posisi Media Massa dalam Demokrasi dan Konstruksi Pemilu 2014' di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2013).

Kendati demikian, Ferry mengakui masih menunggu sepekan ini, jika tidak ada kejelasan tindak lanjutnya maka surat tersebut akan dikirim kepada Presiden.

"Kita tunggu dalam sepekan ini, dari Kesekretariatan Jenderal hingga saat ini terus berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan," imbuhnya.

Akibat belum disetujuinya revisi anggara yang disodorkan KPU, pembayaran honor pelaksana operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) lapangan menjadi terlambat. Menurtnya wajar jika petugas di lapangah kesal.

Sidalih ini merekam semua data pemilih tingkat nasional. Data yang ada dalam Sidalih diunggah oleh operator dari data manual di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS).
(lal)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
7 Terdakwa Kasus Suap...
7 Terdakwa Kasus Suap Sertifikasi K3 Kemnaker Dihukum 4 hingga 6,5 Tahun Penjara
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Infografis
Trump Tuntut Ukraina...
Trump Tuntut Ukraina Bayar Kembali Rp8.184 Triliun kepada AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved