Distribusi kertas suara akan dikawal polisi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil, hari ini menghadiri acara apel dengan seluruh Kapolres se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo.
Husni mengaku, KPU sudah melakukan MoU dengan Polri untuk memberikan pengamanan dalam mendistribusikan barang-barang logistik pemilu, MoU tersebut diakui oleh Husni sudah berjalan sejak awal tahun 2013.
"Pemetaan jalur distribusi mana yang rawan, nanti dapat masukan dari Polri. Distribusi yang sulit itu, biasanya daerah kepulauan dan yang transportasinya sulit," kata Husni di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2013).
Selain itu, Husni juga mengakui KPU masih mengalami kendala dalam mendistribusikan logistik untuk pemilu ke wilayah-wilayah pedalaman, yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara.
"Masyarakat Badui tidak ingin ada moda transportasi, maka dikirim oleh manusia. Untuk yang lain bisa satuan. Kebutuhan logistik dari gerbang ke dalamnya, untuk satu TPS itu butuh biaya Rp400 ribu. Daerah terpencil akan dikirim duluan. Makanya kami bikin zonasi daerah dari masing-masing calon legislatifnya," tandas Husni.
Husni mengaku, KPU sudah melakukan MoU dengan Polri untuk memberikan pengamanan dalam mendistribusikan barang-barang logistik pemilu, MoU tersebut diakui oleh Husni sudah berjalan sejak awal tahun 2013.
"Pemetaan jalur distribusi mana yang rawan, nanti dapat masukan dari Polri. Distribusi yang sulit itu, biasanya daerah kepulauan dan yang transportasinya sulit," kata Husni di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2013).
Selain itu, Husni juga mengakui KPU masih mengalami kendala dalam mendistribusikan logistik untuk pemilu ke wilayah-wilayah pedalaman, yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara.
"Masyarakat Badui tidak ingin ada moda transportasi, maka dikirim oleh manusia. Untuk yang lain bisa satuan. Kebutuhan logistik dari gerbang ke dalamnya, untuk satu TPS itu butuh biaya Rp400 ribu. Daerah terpencil akan dikirim duluan. Makanya kami bikin zonasi daerah dari masing-masing calon legislatifnya," tandas Husni.
(stb)