Geografis Indonesia penyebab angka golput tinggi
Selasa, 03 September 2013 - 10:01 WIB
Geografis Indonesia penyebab angka golput tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengatakan, untuk mengatasi meningkatnya angka golongan putih (golput) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Menurutnya, yang dapat dilakukan saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bertindak tegas. Sehingga permasalahan data data ganda dan data fiktif tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau KPU tidak tegas, ini dapat dimanfaatkan kepentingan partai atau calon tertentu," kata Jeirry kepada wartawan, Selasa (3/9/2013).
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa berkeyakinan, akan ada penduduk yang belum masuk dalam daftar. Pasalnya kondisi geografi yang mana sesuai pengalaman pendataan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) cukup sulit.
"Hingga kita membuat kebijakan perekaman menjemput bola. Karena rakyat tak punya ongkos untuk datang ke kecamatan. Sementara ke kecamatan harus nyebrang dan sebagainya," ungkapnya.
Menurutnya ada kemungkinan seseorang yang dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih, karena faktor bekerja di luar daerah. Namun hal tersebut masuk dalam daftar pemilih khusus untuk menjamin hak pilihnya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, bahwa akan terus mengontrol terkait data pemilih. Bahkan jika tidak ada selisih pun akan terus mengontrol. "Makanya kan sampai kita bersepakat di Komisi II DPR itu nanti pada akhirnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) diputuskan di pemerintah, DPR dan KPU," katanya.
Dia merasa yakin dan optimis bahwa data pemilih akan relatif lebih siap dan baik. Dengan tingkat kegandaan 1.8 juta itu masih tetap menjadi masalah meskipun dari 170 juta pemilih. "Kalau bermasalah lebih dari 10 juta itu penggelapan," tandasnya.
Menurutnya, yang dapat dilakukan saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bertindak tegas. Sehingga permasalahan data data ganda dan data fiktif tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau KPU tidak tegas, ini dapat dimanfaatkan kepentingan partai atau calon tertentu," kata Jeirry kepada wartawan, Selasa (3/9/2013).
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa berkeyakinan, akan ada penduduk yang belum masuk dalam daftar. Pasalnya kondisi geografi yang mana sesuai pengalaman pendataan perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) cukup sulit.
"Hingga kita membuat kebijakan perekaman menjemput bola. Karena rakyat tak punya ongkos untuk datang ke kecamatan. Sementara ke kecamatan harus nyebrang dan sebagainya," ungkapnya.
Menurutnya ada kemungkinan seseorang yang dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih, karena faktor bekerja di luar daerah. Namun hal tersebut masuk dalam daftar pemilih khusus untuk menjamin hak pilihnya.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, bahwa akan terus mengontrol terkait data pemilih. Bahkan jika tidak ada selisih pun akan terus mengontrol. "Makanya kan sampai kita bersepakat di Komisi II DPR itu nanti pada akhirnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) diputuskan di pemerintah, DPR dan KPU," katanya.
Dia merasa yakin dan optimis bahwa data pemilih akan relatif lebih siap dan baik. Dengan tingkat kegandaan 1.8 juta itu masih tetap menjadi masalah meskipun dari 170 juta pemilih. "Kalau bermasalah lebih dari 10 juta itu penggelapan," tandasnya.
(maf)
