KPU keluhkan anggaran operator belum turun
Jum'at, 30 Agustus 2013 - 22:03 WIB
KPU keluhkan anggaran operator belum turun
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hambatan yang ditemui dalam tahap penyusunan daftar pemilih antara lain, soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak menguasai sistem, jaringan listrik dan internet untuk mengakses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih).
"Selain itu support (dukungan) anggaran sama sekali belum ada, jadi operator selama ini mulai dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) belum kita berikan honor," ujar Ferry di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Belum adanya anggaran tersebut, sambung Ferry, karena revisi anggaran ke III yang diajukan KPU masih terhambat di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kita sudah ajukan revisi anggaran itu sejak dua bulan yang lalu. Tapi sepertinya Dirjen Anggaran menghambat itu. Biasanya dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) kan lima hari sudah bisa," tuturnya.
"Selama berbulan-bulan ini mereka (operator) belum dibayar, mereka kan bisa ngamuk, dan bisa mogok kerja, tahapan bisa terganggu," imbuhnya.
Kendati demikian, Ferry menegaskan bahwa ketika Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, seluruh data sudah bersih dari kegandaan dan masalah lainnya. "Pokoknya ketika DPT ditetapkan di Kabupaten kota tanggal 7-13 September dan Nasional 23 Oktober, semuanya sudah bersih," pungkas Ferry.
"Selain itu support (dukungan) anggaran sama sekali belum ada, jadi operator selama ini mulai dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) belum kita berikan honor," ujar Ferry di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Belum adanya anggaran tersebut, sambung Ferry, karena revisi anggaran ke III yang diajukan KPU masih terhambat di Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kita sudah ajukan revisi anggaran itu sejak dua bulan yang lalu. Tapi sepertinya Dirjen Anggaran menghambat itu. Biasanya dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) kan lima hari sudah bisa," tuturnya.
"Selama berbulan-bulan ini mereka (operator) belum dibayar, mereka kan bisa ngamuk, dan bisa mogok kerja, tahapan bisa terganggu," imbuhnya.
Kendati demikian, Ferry menegaskan bahwa ketika Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, seluruh data sudah bersih dari kegandaan dan masalah lainnya. "Pokoknya ketika DPT ditetapkan di Kabupaten kota tanggal 7-13 September dan Nasional 23 Oktober, semuanya sudah bersih," pungkas Ferry.
(maf)
