Mensos klaim KPS yang retur sedang diperbaiki
Sabtu, 31 Agustus 2013 - 02:04 WIB
Mensos klaim KPS yang retur sedang diperbaiki
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri mengatakan, saat ini Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang retur sedang dalam perbaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Untuk itu pemerintah menjamin bahwa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan kompensasi melalui kepemilikan KPS dapat terpenuhi. Namun, hal ini juga tergantung dari pendataan Pemda melalui musdes dan muskel.
"KPS retur sebesar 260 ribu. Sampai saat ini tidak ada masalah dan diyakinkan akan tepat sasaran dengan mekanisme melalui Pemda," kata dia saat ditemui di konferensi kearifan lokal di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Salim, penyerapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang masih kurang banyak, dikarenakan masyarakat tidak menebus BLSM, walaupun KPS sudah di tangan. Selain itu beberapa daerah juga langsung menerima BLSM sehingga penumpukan BLSM.
Ditanya mengenai jaminan tidak akan tepat sasaran. Salim mengklaim bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the track. Untuk itu jika ada data yang tidak pas dinilai wajar. "Jika ada data tidak pas itu pasti karena jumlah KPS untuk menerima bantuan sebanyak 15,5 juta," ucapnya.
Untuk itu diharapkan, dengan melibatkan Pemda saat ini, data yang diberikan akan lebih bagus dan semakin valid. Disamping itu Kemensos akan melakukan verifikasi ke semua wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, realisasi penyerapan BLSM tahap pertama sekitar 14,4 juta dan yang belum terserap sekira 1 juta.
Dia mengatakan, dari 34 provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang kecil penyerapanya seperti Papua Barat 0,43 persen, Papua 0,36 persen, Maluku Utara 0,36 persen, Maluku 0,65 persen, Gorontalo 0,65 persen, Kalimantan tengah 0,51 persen.
Sedangkan daerah yang besar penyerapanya adalah Jawa Barat 17,75 persen, Jawa Tengah 16,80 persen, Jawa Timur 18,46 persen. "Uang yang sudah direalisasikan sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah KPS yang sudah dicairkan sebanyak 14,4 juta berarti jumlah KPS yang reture sebanyak 267 ribu," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Kesra.
Lanjut agung, laporan dari TNP2K atas musdes dan muskel yang dilakukan daerah sebanyak 432 desa. Dari itu semua sebanyak 26,4 persen sudah diterima melaksanakan musyawarah. Selain itu 114 desa yang sudah melakukan musyawarah sebanyak 64 persen kelurahan yang melakukan pergantian KPS dari hasil musdes dan muskel.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, BLSM adalah program yang sudah menjadi rencana pemerintah, maka hal kompensasi tersebut jangan sampai berhenti di tengah jalan. "Itu program yang sudah jadi dan harus berjalan," tandasnya.
Terkait dengan ketidak akuratan data, maka pemerintah harus memperbaiki data agar akurat. Hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan hanya satu persen. Namun hal tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang membutuhkan. "Datanya harus diperbaiki walaupun dari 10 juta KPS hanya satu persennya saja tetap harus diperbaiki," tegasnya.
Untuk itu pemerintah menjamin bahwa masyarakat yang seharusnya menerima bantuan kompensasi melalui kepemilikan KPS dapat terpenuhi. Namun, hal ini juga tergantung dari pendataan Pemda melalui musdes dan muskel.
"KPS retur sebesar 260 ribu. Sampai saat ini tidak ada masalah dan diyakinkan akan tepat sasaran dengan mekanisme melalui Pemda," kata dia saat ditemui di konferensi kearifan lokal di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Salim, penyerapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang masih kurang banyak, dikarenakan masyarakat tidak menebus BLSM, walaupun KPS sudah di tangan. Selain itu beberapa daerah juga langsung menerima BLSM sehingga penumpukan BLSM.
Ditanya mengenai jaminan tidak akan tepat sasaran. Salim mengklaim bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the track. Untuk itu jika ada data yang tidak pas dinilai wajar. "Jika ada data tidak pas itu pasti karena jumlah KPS untuk menerima bantuan sebanyak 15,5 juta," ucapnya.
Untuk itu diharapkan, dengan melibatkan Pemda saat ini, data yang diberikan akan lebih bagus dan semakin valid. Disamping itu Kemensos akan melakukan verifikasi ke semua wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, realisasi penyerapan BLSM tahap pertama sekitar 14,4 juta dan yang belum terserap sekira 1 juta.
Dia mengatakan, dari 34 provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang kecil penyerapanya seperti Papua Barat 0,43 persen, Papua 0,36 persen, Maluku Utara 0,36 persen, Maluku 0,65 persen, Gorontalo 0,65 persen, Kalimantan tengah 0,51 persen.
Sedangkan daerah yang besar penyerapanya adalah Jawa Barat 17,75 persen, Jawa Tengah 16,80 persen, Jawa Timur 18,46 persen. "Uang yang sudah direalisasikan sebesar Rp4,3 triliun. Jumlah KPS yang sudah dicairkan sebanyak 14,4 juta berarti jumlah KPS yang reture sebanyak 267 ribu," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Kesra.
Lanjut agung, laporan dari TNP2K atas musdes dan muskel yang dilakukan daerah sebanyak 432 desa. Dari itu semua sebanyak 26,4 persen sudah diterima melaksanakan musyawarah. Selain itu 114 desa yang sudah melakukan musyawarah sebanyak 64 persen kelurahan yang melakukan pergantian KPS dari hasil musdes dan muskel.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, BLSM adalah program yang sudah menjadi rencana pemerintah, maka hal kompensasi tersebut jangan sampai berhenti di tengah jalan. "Itu program yang sudah jadi dan harus berjalan," tandasnya.
Terkait dengan ketidak akuratan data, maka pemerintah harus memperbaiki data agar akurat. Hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan hanya satu persen. Namun hal tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang membutuhkan. "Datanya harus diperbaiki walaupun dari 10 juta KPS hanya satu persennya saja tetap harus diperbaiki," tegasnya.
(maf)
