Kepala daerah diminta adil soal alat kampanye
Jum'at, 30 Agustus 2013 - 17:58 WIB
Kepala daerah diminta adil soal alat kampanye
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Noviantika Nasution meminta kepada tiap kepala daerah, yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau yang keluarganya ikut nyaleg, bisa berlaku adil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dalam menentukan zona alat peraga kampanye.
"Apakah mampu calon incumbent yang notabene pejabat setempat berlaku adil dalam membuat zona yang adil untuk spanduk dan caleg," ujar Noviantika Nasution dalam sebuah diskusi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).
Sebab, kata dia, saat ini saja spanduk caleg yang banyak ditemui di dapilnya merupakan keluarga Kepala Daerah Cianjur. "Saya kan dapil (daerah pemilihan) Jabar (Jawa Barat) III, Kota Bogor dan Cianjur. Nah di Cianjur itu saja, spanduk yang banyak mejeng itu caleg yang merupakan keluarga dari kepala daerah setempat," imbuhnya.
Hal demikian dikatakannya, mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Perubahan PKPU tersebut memuat aturan kampanye di mana para caleg dilarang menggunakan baliho dalam berkampanye.
"Apakah mampu calon incumbent yang notabene pejabat setempat berlaku adil dalam membuat zona yang adil untuk spanduk dan caleg," ujar Noviantika Nasution dalam sebuah diskusi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).
Sebab, kata dia, saat ini saja spanduk caleg yang banyak ditemui di dapilnya merupakan keluarga Kepala Daerah Cianjur. "Saya kan dapil (daerah pemilihan) Jabar (Jawa Barat) III, Kota Bogor dan Cianjur. Nah di Cianjur itu saja, spanduk yang banyak mejeng itu caleg yang merupakan keluarga dari kepala daerah setempat," imbuhnya.
Hal demikian dikatakannya, mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Perubahan PKPU tersebut memuat aturan kampanye di mana para caleg dilarang menggunakan baliho dalam berkampanye.
(maf)
