Peserta konvensi diminta berkaca pada JK & Mahfud

Jum'at, 30 Agustus 2013 - 07:05 WIB
Peserta konvensi diminta...
Peserta konvensi diminta berkaca pada JK & Mahfud
A A A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memutuskan mundur jadi peserta konvensi penjaringan calon presiden (Capres) Partai Demokrat. Padahal, keduanya digadang-gadang jadi calon kuat dengan elektabilitas yang cukup tinggi.

Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, mundurnya JK dan Mahfud menjadi pelajaran ke depan bagi Partai Demokrat agar konvensi harus menjadi kebijakan rutin partai dalam melakukan perekrutan capres.

"Konvensi jangan hanya menjadi jawaban untuk kekosongan tokoh potensial untuk dicalonkan. Juga konvensi jangan hanya menjadi sarana pencitraan semata," ketika dihubungi Sindonews, Kamis (29/8/2013) malam.

Menurutnya, dunia dimana politik menempatkan pencitraan sebagai kebutuhan akan menjadikan politik tak bermutu. Pasalnya, banyak orang dipaksa untuk terampil "mengelabui" publik dengan sosok hasil kemasan tertentu.

"Mundurnya Mahfud dan JK juga menjadi pelajaran penting bagi peserta konvensi untuk konsisten dengan pilihan politik. Jika berencana menjadi capres maka proses politik harus mau dilalui. Jangan juga memanfaatkan momentum instan yang tersedia agar bisa meraih kekuasaan," jelasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Mahfud MD secara resmi menyampaikan tidak akan ikut konvensi capres Partai Demokrat. Dia mengakui, keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan para ulama.

"Setelah saya merenung dan berkonsultasi, salat istikharah dan berdiskusi, saya memutuskan tidak mengikuti Konvensi Partai Demokrat," kata Mahfud MD di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta Selatan.

Diakuinya, keputusan tidak ikut Konvensi Demokrat setelah berkonsultasi dengan para kiai dari pondok pesantren baik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Tak hanya itu, dia juga berkosultasi dengan para petinggi gereja dan koleganya. Menurutnya mereka menyarankan supaya tidak ikut Konvensi Demokrat.

Sementara, Komite Konvensi Partai Demokrat sudah mengundang JK untuk mengikuti konvensi penjaringan capres Partai Demokrat. Namun, usaha Komite Konvensi itu sia-sia.

Sekretaris Komite Konvensi, Suaidi Marasabessy mengatakan, pihaknya menghormati keputusan JK untuk tidak ikut konvensi, mengingat JK termasuk salah satu petinggi Partai Golkar.

"Beliau pernah jadi Ketum Golkar, sedangkan kalau ikut konvensi lalu menang, ada di jabatan struktural partai lain. Pada saat terpilih dia harus jadi kader, jadi kita hormati (penolakan JK)," kata Suadi kepada wartawan di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2013.
(kri)
Berita Terkait
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Pesan Moeldoko ke AHY:...
Pesan Moeldoko ke AHY: Jadi Pemipin Harus Kuat, Jangan Baperan
Makin Panas, Moeldoko...
Makin Panas, Moeldoko Disebut Bagi-bagi Uang dan Ponsel saat KLB Demokrat di Deli Serdang
Kader Muda Demokrat...
Kader Muda Demokrat Dukung KLB Partai Demokrat
Penyerahan Surat Rekomendasi...
Penyerahan Surat Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada 2024
Partai Demokrat Keluarkan...
Partai Demokrat Keluarkan 60 Rekomendasi Pilkada 2024, Ada Marshel Widianto dan Gilang Dirga
Berita Terkini
DPP PPP Menangkan 5...
DPP PPP Menangkan 5 Gugatan Sengketa Internal, PN Jakpus Perkuat Legalitas Kepengurusan Partai
Kemenag Siapkan Konten...
Kemenag Siapkan Konten Edukasi untuk Cegah Penyebaran LGBTQ
Prabowo-Narendra Modi...
Prabowo-Narendra Modi Siap Teken 8 Kerja Sama, Pertahanan hingga Teknologi
Praperadilan Tersangka...
Praperadilan Tersangka Kasus Haji Asrul Azis Ditolak, KPK: Lanjutkan Penyidikan
3 Polisi Satresnarkoba...
3 Polisi Satresnarkoba Polres Katingan yang Gugur Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Soroti Survei Terbuka...
Soroti Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online
Infografis
3 Brigjen Dapat Promosi...
3 Brigjen Dapat Promosi Jabatan Jadi Irjen Pol pada Akhir Februari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved