Komisi IX DPR minta KPU waspadai pemilih ganda

Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Indra mengatakan, seharusnya persoalan data pemilih ganda tidak boleh ada, dan terulang kembali.

Pasalnya, pengalaman pahit akhirnya menjadi persoalan buruk. "Periode yang lalu terjadi sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi), salah satunya karena persoalan data pemilih. Apalagi angka fantastik 1.8 juta, jadi ini harus disikapi secara seksama," katanya, Rabu (28/8/2013).

Indra mengatakan, hal ini akan melegitimasi proese pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Hal tersebut terjadi karena angka 1.8 juta jiwa nantinya dapat mempengaruhi hasil siapa pemenang pilpres dan pileg.

"Ini sebenarnya pekerjaan rumah KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang sudah lama. Ini berulang-ulang sehingga harusnya bisa dibenahi oleh KPU. Ini menjadi tantangan," katanya.

Kemudian sebagai seorang politikus, tentunya akan berimbas negatif partai terkait adanya temuan data pemilih ganda. Pasalnya jika temuan ini, nantinya dimanfaatkan oleh orang-orang tak tak bertanggung jawab.

"Pemenang dari proses demokrasi seharusnya yang nyata, bukan manipulatif. Karena ada data ganda membuat manipulatif sangat tinggi," ungkapnya.

Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, masih ada waktu bagi KPU untuk memverifikasi dan mengulang serta membenahinya. Jika tidak dibenahi tentu akan menciderai demokratisasi.

"Bisa disalahgunakan. Potensi ketidakadilan itu sudah di depan mata. Harus disikapi secara serius," katanya.