Pembiayaan negara untuk parpol harus dibatasi

Sindonews.com - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat mengatakan, dengan sistem suara terbanyak, memang pembiayaan partai politik (parpol) menjadi besar.

Dia menilai seharusnya pembiayaan partai dibebankan kepada negara, agar dapat meminimalisir kasus korupsi demi menghidupi partai.

“Memang pembiayaan partai harus kita bebankan kepada negara agar tidak ada alasan berburu rente (uang),” katanya, dalam Dialog Empat Pilar yang bertema Pengamalan Nilai-Nilai 4 Pilar dalam Meredam Berbagai Konflik di Tubuh NKRI di Gedung MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2013).

Namun demikian, pembebanan biaya parpol oleh negara harus memiliki klasifikasi tertentu. Misalnya terkait biaya kaderiasai, biaya rutin organisasi dan biaya musyawarah.

“Pembiayaan negara untuk parpol harus dibatasi. Jangan sampai pengurus digaji. Tidak boleh kunjungan-kunjungan dibebankan negara, tetapi harus yang penting-penting dibebankan negara,” ucapnya.

Pembiayaan pengkaderan parpol perlu dibebankan kepada negara. Pasalnya saat ini banyak partai yang lupa melakukan pengkaderan dan lebih sibuk berburu rente. “Akhirnya kita krisis kepemimpinan. Yang banyak muncul tiba-tiba artis, pengusaha, dan lain-lain sedangkan kader tidak berjalan,” ungkapnya.

Sedangkan terkait biaya kampanye tentunya harus ditanggung oleh calon sendiri dan tidak dibebankan kepada negara. Namun, negara harus dapat memberikan panggung yang sama untuk semua calon dalam berkampanye.

Martin menegaskan pemilu 2014 harus menajdi ajang dimana partai-partai memberikan suatu warna untuk parlemen yang akan datang. Dalam hal ini para caleg harus membuat parlemen mendatang berbeda dengan parlemen saat ini.

“Harus untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan dirinya atau fraksinya. Jika ini menjadi kampanye bersama rakyat akan memberikan kepercayaan kepada politik. Jika tidak, meskipun tidak ada konflik saya kira pemilu yang akan datang akan mengulangi kekecewaan rakyat,” ungkapnya.