Sekolah penerbangan diimbau tingkatkan kualitas pendidikan
Selasa, 27 Agustus 2013 - 04:01 WIB
Sekolah penerbangan diimbau tingkatkan kualitas pendidikan
A
A
A
Sindonews.com - Kualitas sekolah penerbangan sipil di Indonesia terus diawasi ketat untuk memastikan proses pendidikan tidak menyimpang. Sebab, selama ini sekolah penerbangan rentan bermasalah, bahkan ada beberapa di antaranya ditutup paksa.
Presiden Federasi Pilot Indonesia Capt Hasfrinsyah mengungkapkan, di Indonesia sekarang ini ada 18 sekolah penerbangan yang seluruhnya dikontrol Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Federasi Pilot Indonesia.
“Langkah ini (pengontrolan) untuk mengeliminasi kegagalan pendidikan seperti pengalaman yang sudah-sudah,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/8/2013).
Dia menyebut, selama ini ada beberapa kegagalan sekolah penerbangan yang pada akhirnya merugikan siswa. Misalnya, ada sekolah penerbangan yang hanya mengajarkan materi di darat tanpa ada praktek terbang. Keluhan lainnya adalah lama pendidikan yang tidak tepat waktu, penelantaran siswa, hingga pembengkakan biaya di luar kesepakatan.
Hasfrinsyah menerangkan, kebutuhan pilot di Indonesia sangat tinggi. Jumlah pilot yang ada sekarang, sekitar 7.500 orang, belum cukup. “Sayangnya ini terbentur dengan pendidikan pilot yang merugikan calon pilot,” sebut dia.
Sekolah penerbangan bermasalah ini tidak saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Guna mengatasi hal ini, pihaknya bersama Kemenhub dan BPSDM sepakat untuk melakukan pengawasan sekolah penerbangan. “Kita mulai dari penyusunan kurikulum yang seragam dan berkualitas untuk seluruh sekolah penerbang di Indonesia,” katanya.
Selain itu, juga dilakukan penertiban sekolah penerbangan yang tidak sesuai standar. Sekolah yang tidak sesuai standar itu selanjutnya dibina, tapi jika tidak berubah akan dihentikan operasinya. “Di Indonesia sementara ini sudah tidak ada yang tidak sesuai standar karena yang tidak sesuai sudah ditutup. Ada satu dua yang sudah ditutup,” urainya.
Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Yurlis Hasibuan, biaya sekolah penerbang cukup mahal. Dia menggambarkan, di STPI saja yang mendapat subsidi dari pemerintah, orang tua siswa masih harus mengeluarkan biaya sekitar Rp26 juta-Rp29 juta untuk dua tahun pendidikan. “Total biaya sekitar Rp300 juta. Kalau di sekolah swasta, mungkin bisa Rp500 juta,” sebutnya.
Setiap sekolah penerbang juga harus membuat standar pendidikan, di antaranya meliputi perbandingan siswa dengan pengajar dan pesawat latih. Di STPI, lanjut dia, perbandingannya adalah satu pengajar mendidik lima siswa, dan satu pesawat latih digunakan untuk tujuh siswa dalam setahun.
Ketua perwakilan orang tua siswa Indonesia yang pernah sekolah di Aviatour Flight School Capt OS Samson menambahkan, pihak orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ke sekolah penerbangan hendaknya lebih teliti.
Sebab, manajemen sebagian sekolah penerbangan tidak profesional. “Sebaiknya kunjungi langsung fasilitas sekolah penerbang yang diinginkan, serta mendapat rekomendasi dari DKUPPU (Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara),” imbuhnya.
Presiden Federasi Pilot Indonesia Capt Hasfrinsyah mengungkapkan, di Indonesia sekarang ini ada 18 sekolah penerbangan yang seluruhnya dikontrol Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Federasi Pilot Indonesia.
“Langkah ini (pengontrolan) untuk mengeliminasi kegagalan pendidikan seperti pengalaman yang sudah-sudah,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/8/2013).
Dia menyebut, selama ini ada beberapa kegagalan sekolah penerbangan yang pada akhirnya merugikan siswa. Misalnya, ada sekolah penerbangan yang hanya mengajarkan materi di darat tanpa ada praktek terbang. Keluhan lainnya adalah lama pendidikan yang tidak tepat waktu, penelantaran siswa, hingga pembengkakan biaya di luar kesepakatan.
Hasfrinsyah menerangkan, kebutuhan pilot di Indonesia sangat tinggi. Jumlah pilot yang ada sekarang, sekitar 7.500 orang, belum cukup. “Sayangnya ini terbentur dengan pendidikan pilot yang merugikan calon pilot,” sebut dia.
Sekolah penerbangan bermasalah ini tidak saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Guna mengatasi hal ini, pihaknya bersama Kemenhub dan BPSDM sepakat untuk melakukan pengawasan sekolah penerbangan. “Kita mulai dari penyusunan kurikulum yang seragam dan berkualitas untuk seluruh sekolah penerbang di Indonesia,” katanya.
Selain itu, juga dilakukan penertiban sekolah penerbangan yang tidak sesuai standar. Sekolah yang tidak sesuai standar itu selanjutnya dibina, tapi jika tidak berubah akan dihentikan operasinya. “Di Indonesia sementara ini sudah tidak ada yang tidak sesuai standar karena yang tidak sesuai sudah ditutup. Ada satu dua yang sudah ditutup,” urainya.
Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug Yurlis Hasibuan, biaya sekolah penerbang cukup mahal. Dia menggambarkan, di STPI saja yang mendapat subsidi dari pemerintah, orang tua siswa masih harus mengeluarkan biaya sekitar Rp26 juta-Rp29 juta untuk dua tahun pendidikan. “Total biaya sekitar Rp300 juta. Kalau di sekolah swasta, mungkin bisa Rp500 juta,” sebutnya.
Setiap sekolah penerbang juga harus membuat standar pendidikan, di antaranya meliputi perbandingan siswa dengan pengajar dan pesawat latih. Di STPI, lanjut dia, perbandingannya adalah satu pengajar mendidik lima siswa, dan satu pesawat latih digunakan untuk tujuh siswa dalam setahun.
Ketua perwakilan orang tua siswa Indonesia yang pernah sekolah di Aviatour Flight School Capt OS Samson menambahkan, pihak orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ke sekolah penerbangan hendaknya lebih teliti.
Sebab, manajemen sebagian sekolah penerbangan tidak profesional. “Sebaiknya kunjungi langsung fasilitas sekolah penerbang yang diinginkan, serta mendapat rekomendasi dari DKUPPU (Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara),” imbuhnya.
(maf)
