Kompolnas tak sepakat pembubaran Densus 88 & BNPT
Senin, 26 Agustus 2013 - 14:55 WIB
Kompolnas tak sepakat pembubaran Densus 88 & BNPT
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai menegaskan bahwa pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang meminta kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Tim Datasemem Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sangat tidak elok.
Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan, jika hal tersebut terjadi bisa menyebabkan keamanan dan ketertiban situasi nasional akan terganggu.
"Itu hal-hal yang harus didalami, Kompolnas selama ini melihat Densus 88 ini dibutuhkan untuk penanggulangan terorisme, mereka bekerja sangat keras untuk menjaga keamanan dalam negeri ini, lalu kalau dibubarkan siapa yang bisa menjamin semua itu?," kata Hamidah dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (26/8/2013).
Selain itu, Hamidah juga mengatakan bahwa pihaknya memerlukan kajian mendalam terkait keterlibatan FPI dalam setiap kasus terorisme yang saat ini sedang mengguncang situasi keamanan nasional.
"Perlu pendalaman apakah ada keterkaitan FPI dengan terorisme, namun saya rasa yang berhak membubarkan FPI bukan polisi. Karena polisi itu lembaga penegak hukum kalau ada hal-hal yang kriminal maka polisi harus tegas menindaknya," tandas Hamidah.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dalam milad FPI ke-15 meminta kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Karena kedua instansi tersebut sudah tidak layak.
Selain dibubarkan, kata Habib Rizieq, Tim Densus 88 harus ditarik dan diadili ke pengadilan. Habib Rizieq mengatakan, apabila Tim Densus 88 dan BNPT tidak dibubarkan, jangan salahkan umat Islam berperang dengan Densus 88.
Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan, jika hal tersebut terjadi bisa menyebabkan keamanan dan ketertiban situasi nasional akan terganggu.
"Itu hal-hal yang harus didalami, Kompolnas selama ini melihat Densus 88 ini dibutuhkan untuk penanggulangan terorisme, mereka bekerja sangat keras untuk menjaga keamanan dalam negeri ini, lalu kalau dibubarkan siapa yang bisa menjamin semua itu?," kata Hamidah dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (26/8/2013).
Selain itu, Hamidah juga mengatakan bahwa pihaknya memerlukan kajian mendalam terkait keterlibatan FPI dalam setiap kasus terorisme yang saat ini sedang mengguncang situasi keamanan nasional.
"Perlu pendalaman apakah ada keterkaitan FPI dengan terorisme, namun saya rasa yang berhak membubarkan FPI bukan polisi. Karena polisi itu lembaga penegak hukum kalau ada hal-hal yang kriminal maka polisi harus tegas menindaknya," tandas Hamidah.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dalam milad FPI ke-15 meminta kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Karena kedua instansi tersebut sudah tidak layak.
Selain dibubarkan, kata Habib Rizieq, Tim Densus 88 harus ditarik dan diadili ke pengadilan. Habib Rizieq mengatakan, apabila Tim Densus 88 dan BNPT tidak dibubarkan, jangan salahkan umat Islam berperang dengan Densus 88.
(kri)
