Namanya ada di audit BPK, Juhaeni Alie santai
Senin, 26 Agustus 2013 - 12:07 WIB
Namanya ada di audit BPK, Juhaeni Alie santai
A
A
A
Sindonews.com - Politikus Partai Demokrat Juhaeni Alie tak ingin berkomentar banyak terkait pencantuman namanya pada audit investigasi jilid II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Saya rasa komentar saya sudah cukup dan sama dengan yang lainnya, jadi pakai saja itu," kata Juhaeni saat dihubungi Sindonews, Senin (26/8/2013).
Terkait mengapa namanya ada di dalam audit BPK, Ia pun menjawab kalau dirinya hanya diminta tanda tangan pada saat itu.
"Bapak (wartawan) di DPR, lalu diminta tandatangan ya tanda tangan. Jadi itu yang ada di audit BPK," tuntasnya.
Diketahui, ada 15 inisial anggota DPR yang disebut BPK terkait dengan dugaan penyimpangan dalam persetujuan anggaran Hambalang.
Mereka yang diduga masuk dari 15 nama berdasarkan kedekatan inisial adalah, MNS (Mahyuddin NS, Partai Demokrat), RCA (Rully Chairul Azwar, Partai Golkar), HA (Hery Akhmadi, PDIP), AHN (Abdul Hakam Naja, PAN), APPS (Angelina Patrisia Pingkan Sondakh, Partai Demokrat), WK (I Wayan Koster, PDIP), KM (Kahar Muzakir, Partai Golkar), dan JA (Juhaini Alie, Partai Demokrat).
Berikutnya, UA (Utut Adianto, PDIP), AZ (Akbar Zulfakar, PKS), EHP (Eko Hendro Purnomo, PAN), MY (Machmud Yunus, PPP), MHD (Muhammad Hanif Dhakiri, PKB), HLS (Herry Lontung Siregar, Partai Hanura), MI (Mardiana Idraswari, PAN).
Serta nama Kepala Bagian Set Komisi X DPR RI yang berinisial AGS (Agus Salim) yang turut bersama-sama karena acap kali tidak menyusun risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Khususnya Risalah RDP Desember 2010 antara Pimpinan, Kapoksi, dan Pokja Anggaran dari Komisi DPR RI dengan pejabat Eselon I Kemenpora.
"Saya rasa komentar saya sudah cukup dan sama dengan yang lainnya, jadi pakai saja itu," kata Juhaeni saat dihubungi Sindonews, Senin (26/8/2013).
Terkait mengapa namanya ada di dalam audit BPK, Ia pun menjawab kalau dirinya hanya diminta tanda tangan pada saat itu.
"Bapak (wartawan) di DPR, lalu diminta tandatangan ya tanda tangan. Jadi itu yang ada di audit BPK," tuntasnya.
Diketahui, ada 15 inisial anggota DPR yang disebut BPK terkait dengan dugaan penyimpangan dalam persetujuan anggaran Hambalang.
Mereka yang diduga masuk dari 15 nama berdasarkan kedekatan inisial adalah, MNS (Mahyuddin NS, Partai Demokrat), RCA (Rully Chairul Azwar, Partai Golkar), HA (Hery Akhmadi, PDIP), AHN (Abdul Hakam Naja, PAN), APPS (Angelina Patrisia Pingkan Sondakh, Partai Demokrat), WK (I Wayan Koster, PDIP), KM (Kahar Muzakir, Partai Golkar), dan JA (Juhaini Alie, Partai Demokrat).
Berikutnya, UA (Utut Adianto, PDIP), AZ (Akbar Zulfakar, PKS), EHP (Eko Hendro Purnomo, PAN), MY (Machmud Yunus, PPP), MHD (Muhammad Hanif Dhakiri, PKB), HLS (Herry Lontung Siregar, Partai Hanura), MI (Mardiana Idraswari, PAN).
Serta nama Kepala Bagian Set Komisi X DPR RI yang berinisial AGS (Agus Salim) yang turut bersama-sama karena acap kali tidak menyusun risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Khususnya Risalah RDP Desember 2010 antara Pimpinan, Kapoksi, dan Pokja Anggaran dari Komisi DPR RI dengan pejabat Eselon I Kemenpora.
(lal)
