Ferrari Romawi gantikan posisi Wahidin Halim?
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 23:00 WIB
Ferrari Romawi gantikan posisi Wahidin Halim?
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferarri Romawi dikabarkan telah ditetapkan menjadi Plt Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Banten, untuk menggantikan Wahidin Halim.
Namun, saat ditanya hal tersebut, Ferrari mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya belum ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada dirinya untuk menjadi Plt.
"Belum ada konfirmasi ke saya. Surat SK-nya belum lihat," katanya usai menghadiri kampanye calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah-Sachrudin di Gerendeng, Kota Tangerang, Jumat (23/8/2013).
Menurutnya jika ada amanah dari DPP, dirinya tentu akan menjalani. Namun, dia tidak mau berkomentar jika belum menerima SK penetapan Plt. "Saya belum berani komentar karena suratnya belum turun," katanya.
Sementara terkait mundurnya Wahidin menjadi Caleg DPR RI, Ferrari sudah mengetahuinya. Namun menurutnya, nama Wahidin sudah tidak bisa dicoret karena telah ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).
"Secara aturan tetap masuk DCT karena KPU sudah pleno. Prinsipnya, semua partai harus mengikuti aturan yang ada," ujarnya.
Namun, saat ditanya hal tersebut, Ferrari mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya belum ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada dirinya untuk menjadi Plt.
"Belum ada konfirmasi ke saya. Surat SK-nya belum lihat," katanya usai menghadiri kampanye calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah-Sachrudin di Gerendeng, Kota Tangerang, Jumat (23/8/2013).
Menurutnya jika ada amanah dari DPP, dirinya tentu akan menjalani. Namun, dia tidak mau berkomentar jika belum menerima SK penetapan Plt. "Saya belum berani komentar karena suratnya belum turun," katanya.
Sementara terkait mundurnya Wahidin menjadi Caleg DPR RI, Ferrari sudah mengetahuinya. Namun menurutnya, nama Wahidin sudah tidak bisa dicoret karena telah ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).
"Secara aturan tetap masuk DCT karena KPU sudah pleno. Prinsipnya, semua partai harus mengikuti aturan yang ada," ujarnya.
(stb)
