Komisi II DPR minta rekrutmen CPNS bersih
Kamis, 22 Agustus 2013 - 15:43 WIB
Komisi II DPR minta rekrutmen CPNS bersih
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik perubahan paradigma, konsep dan metode rekrutmen CPNS tahun ini.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan rencana-rencana tersebut jangan hanya baik di tataran konseptual.
“Saya apresiasi kerangka reformasi birokrasi rekrutmen CPNS Menpan RB, tapi saya juga harus mengingatkan bukan hanya soal konsepnya saja yang bagus. Tapi harus ada jaminan implementasinya sesuai konsep. Integritas penyelenggara rekrutmen juga harus terjamin,” kata Jazuli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis (22/8/2013).
Menurutnya, penyimpangan terhadap reformasi birokrasi dan rekrutmen CPNS masih banyak terjadi di lapangan.
Dia berpendapatan, hal ini terjadi dikarenakan kesadaran moral yang rendah, minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang dinilainya tidak tegas karena tak memberi efek jera.
"Oleh karena itu jangan heran jika masih terdengar praktek calo dan pungli, bahkan penipuan dalam rekrutmen CPNS," tegasnya.
“Tanpa ada penyadaran, pengawasan, non-sense kita akan menegakkan reformasi di birokrasi melalui rekrutmen CPNS,” sambungnya.
Kendati demikian, dirinya tetap optimis jika pemerintah bersungguh-sungguh membangun paradigma reformasi birokrasi dengan mengembangkan sistem, dan manajemen SDM PNS yang kuat termasuk dalam proses rekrutmen, lalu menjalankannya secara konsekuen.
"Perbaikan kualitas PNS dan pelayanan publik adalah hal yang niscaya," tuntasnya.
Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan rencana-rencana tersebut jangan hanya baik di tataran konseptual.
“Saya apresiasi kerangka reformasi birokrasi rekrutmen CPNS Menpan RB, tapi saya juga harus mengingatkan bukan hanya soal konsepnya saja yang bagus. Tapi harus ada jaminan implementasinya sesuai konsep. Integritas penyelenggara rekrutmen juga harus terjamin,” kata Jazuli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis (22/8/2013).
Menurutnya, penyimpangan terhadap reformasi birokrasi dan rekrutmen CPNS masih banyak terjadi di lapangan.
Dia berpendapatan, hal ini terjadi dikarenakan kesadaran moral yang rendah, minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang dinilainya tidak tegas karena tak memberi efek jera.
"Oleh karena itu jangan heran jika masih terdengar praktek calo dan pungli, bahkan penipuan dalam rekrutmen CPNS," tegasnya.
“Tanpa ada penyadaran, pengawasan, non-sense kita akan menegakkan reformasi di birokrasi melalui rekrutmen CPNS,” sambungnya.
Kendati demikian, dirinya tetap optimis jika pemerintah bersungguh-sungguh membangun paradigma reformasi birokrasi dengan mengembangkan sistem, dan manajemen SDM PNS yang kuat termasuk dalam proses rekrutmen, lalu menjalankannya secara konsekuen.
"Perbaikan kualitas PNS dan pelayanan publik adalah hal yang niscaya," tuntasnya.
(stb)
