Daerah harus perjuangan alokasi anggaran PAUD

Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta kepada setiap kepala dinas pendidikan di tiap daerah, untuk memperjuangkan alokasi anggaran bagi pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hal itu dikatakan Dirjen PAUD Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud, Lydia Freyani Hawadie. Melalui kepala dinas inilah dia berharap, dapat memperjuangkan dan meyakinkan kepala daerah untuk mengajukan anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dia menguraikan, pada tahun ini akan mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif. PAUD jenis ini dinilai mampu mengoptimalkan kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak. "Selain itu juga memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan," kata Lydia di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada di masyarakat. “Kami sudah tidak lagi memberikan bantuan sarana prasarana, seperti unit gedung baru atau ruang kelas baru. Tetapi kami merangkul para mitra agar memberdayakan rumah ibadah, seperti masjid, gereja atau pura untuk lembaga PAUD,” ucapnya.

Hingga akhir Desember 2012, persentase anak 0–6 tahun yang memperoleh layanan PAUD mencapai 37,83 persen dari target sebesar 37,81 persen, atau tercapai 100,05 persen. Lembaga PAUD pun terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan Aplikasi Pendataan Direktorat Jenderal PAUDNI, pada tahun 2011 terdapat 140.348 lembaga PAUD baru. Kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 162.746 lembaga.