Moeldoko diminta jaga netralitas TNI saat pemilu
Minggu, 18 Agustus 2013 - 05:05 WIB
Moeldoko diminta jaga netralitas TNI saat pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Calon Panglima TNI Jendral Moeldoko akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 31 Agustus 2013 di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti akan meminta janji Moeldoko untuk menjaga netralitas TNI saat pemilihan umum (Pemilu) 2014 nanti, supaya berlangsung jujur dan adil.
"Sebagai calon panglima TNI, maka pada pemihan umum yang akan datang harus menjaga netralitas tentara, supaya pemilu berlangsung jurdil (Jujur dan adil)," kata Syaifullah Tamliha saat dihubungi Sindonews, Sabtu (17/8/2013).
Pria yang menjabat sebagai wakil Sekretaris Jendral (wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tidak sependapat dengan pidato kenegaraan presiden SBY yang sempat menyinggung pemilu harus berjalan adil, menurutnya lebih tepat adalah pemilu harus berjalan jujur dan adil.
Moeldoko, kata Syaidullah, harus menyelesaikan rancangan strategis TNI hingga 2020 nanti, tentu DPR mempunyai peran penting dalam melakukan politik anggaran.
"Dia akan menutaskan rensta TNI sampai 2020 seperti apa, soal kedaulatan negara, keaman negara tentu kita semua berpendapat sama, politik anggaran DPR tentu akan mendukung," pungkasnya.
Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti akan meminta janji Moeldoko untuk menjaga netralitas TNI saat pemilihan umum (Pemilu) 2014 nanti, supaya berlangsung jujur dan adil.
"Sebagai calon panglima TNI, maka pada pemihan umum yang akan datang harus menjaga netralitas tentara, supaya pemilu berlangsung jurdil (Jujur dan adil)," kata Syaifullah Tamliha saat dihubungi Sindonews, Sabtu (17/8/2013).
Pria yang menjabat sebagai wakil Sekretaris Jendral (wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tidak sependapat dengan pidato kenegaraan presiden SBY yang sempat menyinggung pemilu harus berjalan adil, menurutnya lebih tepat adalah pemilu harus berjalan jujur dan adil.
Moeldoko, kata Syaidullah, harus menyelesaikan rancangan strategis TNI hingga 2020 nanti, tentu DPR mempunyai peran penting dalam melakukan politik anggaran.
"Dia akan menutaskan rensta TNI sampai 2020 seperti apa, soal kedaulatan negara, keaman negara tentu kita semua berpendapat sama, politik anggaran DPR tentu akan mendukung," pungkasnya.
(lal)
