Jadi calon Panglima TNI, Moeldoko diminta mulai susun strategi
Sabtu, 17 Agustus 2013 - 16:16 WIB
Jadi calon Panglima TNI, Moeldoko diminta mulai susun strategi
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo mengatakan, calon Panglima TNI Jendral Moeldoko akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 31 Agustus 2013.
Kata dia, Moeldoko harus sudah bisa menjelaskan rencana strategi (renstra) yang ingin Ia programkan andai menjadi Panglima TNI.
"Calon panglima harus dapat menginventarisir renstra jangka pendek dan panjang," kata Tjahjo di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2013).
Politikus PDIP ini pun menginginkan agar Panglima TNI yang baru nantinya bisa lebih baik dari sebelumnya termasuk mengenai permasalahan TNI yang belum terselesaikan.
"Nanti ke depan bisa lebih mengedepankan profesionalisme TNI, pengembangan alutsista TNI ke depan," terangnya.
Pasalnya, anggaran untuk pertahanan Indonesia di tahun 2014 tidak kecil, sehingga harus dapat dimanfaatkan.
"Karena pidato presiden pada anggaran Dephan besar, harus bisa dimanfaatkan," lanjutnya.
Terkait mekanisme pemilihan, Tjahjo pun menolak jika dilakukan pemungutan suara atau voting, Ia meminta agar Panglima TNI dapat terpilih secara kesepakatan.
"Fraksi PDIP tidak akan mau melakukan voting, kita harus musyawarah mufakat," pungkasnya.
Kata dia, Moeldoko harus sudah bisa menjelaskan rencana strategi (renstra) yang ingin Ia programkan andai menjadi Panglima TNI.
"Calon panglima harus dapat menginventarisir renstra jangka pendek dan panjang," kata Tjahjo di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2013).
Politikus PDIP ini pun menginginkan agar Panglima TNI yang baru nantinya bisa lebih baik dari sebelumnya termasuk mengenai permasalahan TNI yang belum terselesaikan.
"Nanti ke depan bisa lebih mengedepankan profesionalisme TNI, pengembangan alutsista TNI ke depan," terangnya.
Pasalnya, anggaran untuk pertahanan Indonesia di tahun 2014 tidak kecil, sehingga harus dapat dimanfaatkan.
"Karena pidato presiden pada anggaran Dephan besar, harus bisa dimanfaatkan," lanjutnya.
Terkait mekanisme pemilihan, Tjahjo pun menolak jika dilakukan pemungutan suara atau voting, Ia meminta agar Panglima TNI dapat terpilih secara kesepakatan.
"Fraksi PDIP tidak akan mau melakukan voting, kita harus musyawarah mufakat," pungkasnya.
(lal)
