Fahmi Idris minta Jero Wacik bertanggung jawab
Kamis, 15 Agustus 2013 - 15:24 WIB
Fahmi Idris minta Jero Wacik bertanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Menteri perindustrian Fahmi Idris menilai, lemahnya pengawasan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), akhirnya membuat lembaga tersebut menjadi ladang korupsi.
Fahmi secara khusus meminta kepada Menteri ESDM Jero Wacik, agar bertanggung jawab terkait pelaksanaan dan pengawasan SKK Migas. Menurutnya, kasus yang menimpa kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bukti lemahnya pengawasan.
"Tidak ada pengawasan. Tidak ada. Ya kira-kira begitulah. Buktinya menterinya kaget," kata Fahmi, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Fahmi menyarankan, agar ditubuh SKK Migas dilakukan pengawasan secara ketat. Selain itu, dirinya meminta Jero Wacik untuk membentuk lembaga independen sebagai bagian dari pengawasan tersebut.
"Kalau ada unsur pengawasan, mungkin menterinya bisa menkonstratir kelemahan-kelemahan yang akan terjadi," jelasnya.
Dia menuturkan, terjadi kelemahan mendasar saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Keputusan Presiden (Kepres), terkait BP Migas yang dibubarkan MK dan dibentuk SKK pada tahun 2012. "Kelemahan tersebut lebih kepada sistem pengawasan dari pemerintah," ungkapnya.
Fahmi menegaskan, karena minimnya efektifitas pengawasan dari pemerintah, maka lembaga pengganti BP Migas yakni SKK Migas justru mengulangi kesalahan yang sama dan berdampak pada penyalahgunaan wewenang (korupsi).
"Memang lembaga dalam hal ini Menteri ESDM, tetapi kami lihat efektifitasnya tidak ada. Buktinya ketika terjadi itu (operasi tangkap tangan suap), menterinya saja kaget. Artinya unsur pengawasan tidak ada," tegasnya.
Fahmi secara khusus meminta kepada Menteri ESDM Jero Wacik, agar bertanggung jawab terkait pelaksanaan dan pengawasan SKK Migas. Menurutnya, kasus yang menimpa kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bukti lemahnya pengawasan.
"Tidak ada pengawasan. Tidak ada. Ya kira-kira begitulah. Buktinya menterinya kaget," kata Fahmi, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Fahmi menyarankan, agar ditubuh SKK Migas dilakukan pengawasan secara ketat. Selain itu, dirinya meminta Jero Wacik untuk membentuk lembaga independen sebagai bagian dari pengawasan tersebut.
"Kalau ada unsur pengawasan, mungkin menterinya bisa menkonstratir kelemahan-kelemahan yang akan terjadi," jelasnya.
Dia menuturkan, terjadi kelemahan mendasar saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Keputusan Presiden (Kepres), terkait BP Migas yang dibubarkan MK dan dibentuk SKK pada tahun 2012. "Kelemahan tersebut lebih kepada sistem pengawasan dari pemerintah," ungkapnya.
Fahmi menegaskan, karena minimnya efektifitas pengawasan dari pemerintah, maka lembaga pengganti BP Migas yakni SKK Migas justru mengulangi kesalahan yang sama dan berdampak pada penyalahgunaan wewenang (korupsi).
"Memang lembaga dalam hal ini Menteri ESDM, tetapi kami lihat efektifitasnya tidak ada. Buktinya ketika terjadi itu (operasi tangkap tangan suap), menterinya saja kaget. Artinya unsur pengawasan tidak ada," tegasnya.
(stb)
