Terlalu dini Demokrat bantah tak terkait kasus Rudi
Jum'at, 16 Agustus 2013 - 08:04 WIB
Terlalu dini Demokrat bantah tak terkait kasus Rudi
A
A
A
Sindonews.com - Pasca tertangkapnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, banyak kalangan yang mengait-gaitkan dengan Konvensi Partai Demokrat. Muncul dugaan uang yang diterima Rudi juga mengalir ke konvensi partai berlambang bintang segita itu.
Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, dugaan itu muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, Ketua SKK yang dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Menteri ESDM dan Presiden.
"Dan dua pihak yang disebut terakhir kebetulan memang merupakan figur utama dari hajatan Konvensi Demokrat. Mengaitkan dana besar yang diterima Rudi dengan hajatan konvensi menjadi mudah untuk dibayangkan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (15/8/2013) malam.
Ia melanjutkan, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini umumnya dilakukan secara berkelompok. Selain memperkaya diri sendiri, lanjutnya, korupsi juga terjadi karena adanya kebutuhan partai atau kelompok kepentingan lain.
"Sekali lagi, semua dugaan penting untuk terus diungkapkan dan diwacanakan publik. Dugaan-dugaan seperti pikiran konspiratif di atas harus dilihat sebagai cara publik melakukan pengawasan terhadap proses penyelidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap Rudi Rubiandini," tuturnya.
Sehingga, kata Lucius, terlalu dini jika ada pihak yang membantah bahwa kasus suap yang menimpa Rudi Rubiandini tak berkaitan dengan Konvensi Demokrat.
"Jadi jika ada pihak yang sudah sejak dini melakukan klarifikasi bahwa dana Rubiandini tidak berhubungan dengan Konvensi mungkin juga harus menunggu upaya KPK untuk diterima kebenarannya," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat (PD), Nurhayati Alie Assegaf menegaskan jika partainya tak ada kaitan dengan dugaan suap yang membelit Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
"Jadi ini berkali-kali ditekankan kepada kita semua. Kalau berita oeprasi tangkap tangan (OTT) Pak Rudi tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," kata Nurhayati saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2013.
Secara pribadi dan sekaligus Waketum Partai Demokrat, ia pun menekankan tak mengenal dengan sosok Rudi. Karenanya, ia membantah jika masalah tersebut dikaitkan dengan Partai Demokrat.
"Saya sendiri tidak kenal yang saya baca di koran, dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," tegasnya.
Nurhayati pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengusut tuntas perkara itu. Dirinya juga meminta masyarakat agar tidak mempersepsikan masalah tersebut dengan PD.
"Biarkan proses hukum berjalan, kita yakin KPK akan mengusut tuntas. Saya berharap masyarakat tidak mengkait-kaitkan dengan Partai Demokrat," tuntasnya.
Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuturkan, dugaan itu muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, Ketua SKK yang dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Menteri ESDM dan Presiden.
"Dan dua pihak yang disebut terakhir kebetulan memang merupakan figur utama dari hajatan Konvensi Demokrat. Mengaitkan dana besar yang diterima Rudi dengan hajatan konvensi menjadi mudah untuk dibayangkan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (15/8/2013) malam.
Ia melanjutkan, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini umumnya dilakukan secara berkelompok. Selain memperkaya diri sendiri, lanjutnya, korupsi juga terjadi karena adanya kebutuhan partai atau kelompok kepentingan lain.
"Sekali lagi, semua dugaan penting untuk terus diungkapkan dan diwacanakan publik. Dugaan-dugaan seperti pikiran konspiratif di atas harus dilihat sebagai cara publik melakukan pengawasan terhadap proses penyelidikan korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap Rudi Rubiandini," tuturnya.
Sehingga, kata Lucius, terlalu dini jika ada pihak yang membantah bahwa kasus suap yang menimpa Rudi Rubiandini tak berkaitan dengan Konvensi Demokrat.
"Jadi jika ada pihak yang sudah sejak dini melakukan klarifikasi bahwa dana Rubiandini tidak berhubungan dengan Konvensi mungkin juga harus menunggu upaya KPK untuk diterima kebenarannya," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat (PD), Nurhayati Alie Assegaf menegaskan jika partainya tak ada kaitan dengan dugaan suap yang membelit Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
"Jadi ini berkali-kali ditekankan kepada kita semua. Kalau berita oeprasi tangkap tangan (OTT) Pak Rudi tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," kata Nurhayati saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2013.
Secara pribadi dan sekaligus Waketum Partai Demokrat, ia pun menekankan tak mengenal dengan sosok Rudi. Karenanya, ia membantah jika masalah tersebut dikaitkan dengan Partai Demokrat.
"Saya sendiri tidak kenal yang saya baca di koran, dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," tegasnya.
Nurhayati pun meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengusut tuntas perkara itu. Dirinya juga meminta masyarakat agar tidak mempersepsikan masalah tersebut dengan PD.
"Biarkan proses hukum berjalan, kita yakin KPK akan mengusut tuntas. Saya berharap masyarakat tidak mengkait-kaitkan dengan Partai Demokrat," tuntasnya.
(kri)
