Korupsi di SKK Migas pengaruhi citra Jero dan Demokrat
Kamis, 15 Agustus 2013 - 07:00 WIB
Korupsi di SKK Migas pengaruhi citra Jero dan Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Terungkapnya praktik korupsi di Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berdampak pada terpuruknya citra Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Partai Demokrat.
"Walaupun Jero Wacik hanya diperiksa sebagai saksi tapi sudah membentuk citra Jero terlibat dalam kasus itu, dan persepsi yang dibentuk media seperti itu," ujar Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Haryadi kepada Sindonews, Kamis (15/8/2013).
Persepsi publik terhadap Jero dan Partai Demokrat, kata Haryadi, merupakan hukuman moral yang sama beratnya dengan hukuman faktual kasus tersebut. "Image publik sudah terlanjur terbentuk, misalnya Jero Wacik dijadikan saksi, itu sudah menjadi hukuman simbolik bagi Jero dan Demokrat, dan itu sama dahsyatnya dengan hukuman faktual itu sendiri," kata Haryadi.
Bahkan ketika Jero yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat hanya berstatus saksi dalam kasus korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya, image publik sudah terbentuk bahwa ada tekanan dari penguasa dalam kasus ini mengapa hanya Rudi pejabat negara yang terseret KPK.
"Karena ketika media memberitakan Jero, persepsi media pasti akan terbentuk ada tekanan dari atasan yaitu penguasa saat ini," kata Haryadi.
Sehingga menurutnya independensi KPK dalam mengungkap kasus korupsi di lembaga yang berpenghasilan Rp1 triliun per hari ini sangat dituntut. "Artinya KPK punya bukti apakah hanya tingkat Pak Rudi atau ada yang lebih tinggi," ucap dia.
"Walaupun Jero Wacik hanya diperiksa sebagai saksi tapi sudah membentuk citra Jero terlibat dalam kasus itu, dan persepsi yang dibentuk media seperti itu," ujar Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Haryadi kepada Sindonews, Kamis (15/8/2013).
Persepsi publik terhadap Jero dan Partai Demokrat, kata Haryadi, merupakan hukuman moral yang sama beratnya dengan hukuman faktual kasus tersebut. "Image publik sudah terlanjur terbentuk, misalnya Jero Wacik dijadikan saksi, itu sudah menjadi hukuman simbolik bagi Jero dan Demokrat, dan itu sama dahsyatnya dengan hukuman faktual itu sendiri," kata Haryadi.
Bahkan ketika Jero yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat hanya berstatus saksi dalam kasus korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya, image publik sudah terbentuk bahwa ada tekanan dari penguasa dalam kasus ini mengapa hanya Rudi pejabat negara yang terseret KPK.
"Karena ketika media memberitakan Jero, persepsi media pasti akan terbentuk ada tekanan dari atasan yaitu penguasa saat ini," kata Haryadi.
Sehingga menurutnya independensi KPK dalam mengungkap kasus korupsi di lembaga yang berpenghasilan Rp1 triliun per hari ini sangat dituntut. "Artinya KPK punya bukti apakah hanya tingkat Pak Rudi atau ada yang lebih tinggi," ucap dia.
(lal)
