PPATK minta akses telusuri rekening calon panglima dan kapolri
Rabu, 14 Agustus 2013 - 08:00 WIB
PPATK minta akses telusuri rekening calon panglima dan kapolri
A
A
A
Sindonews.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak pemerintah melibatkan PPATK dalam melakukan seleksi calon pejabat negara, termasuk calon panglima TNI dan kapolri.
"Tujuan dari implementasi penelusuran rekam jejak transaksi keuangan para calon itu jelas, yaitu mencoba memilih pejabat yang bersih, bebas korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ujar Wakil Ketua PPATK Agus SAntoso saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (14/8/2013).
Penelusuran transaksi keuangan para calon pejabat negara termasuk calon panglima TNI dan kapolri, menurutnya penting, sehingga tidak hanya sekadar melporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyelenggara negara (LHKPN). Tapi kekayaan para calon pejabat negara tersebut ditelusuri melalui PPATK.
"Proses inilah yang menjadi peluang dan kesempatan untuk mendapatkan calon yang jujur dan berintegritas," kata Agus.
Informasi rekam jejak keuangan calon panglima TNI dan kapolri, juga pejabat negara strategis lainnya, dapat diberikan PPATK sesuai amanat UU TPPU yaitu penelusuran kekayaan calon pejabat hanya sebatas informasi.
"Sesuai UU TPPU penelusuran transaksi keuangan calon hanya sebatas informasi, bukan laporan hasil analisis yang hasilnya dilaporkan ke penegak hukum," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, informasi yang dihasilkan PPATK harus diperlakukan sangat rahasia. "Kalaupun diminta dijelaskan oleh PPATK dalam sidang Komisi IX DPR, maka dilakukan dalam sidang tertutup dan apa yang dibahas dalam sidang diperlakukan layaknya rahasia jabatan," jelas dia.
Dia berharap pemerintah dalam hal ini Tim Penilai Akhir (TPA) calon pejabat negara, termasuk calon panglima TNI dan kapolri, memiliki keinginan untuk memilih pemimpin yang bersih dari korupsi dan pencucian uang, dengan melibatkan PPATK melakukan penelusuran transaksi keuangan para calon pejabat negara.
"Saya berharap proses seleksi calon pejabat strategis termasuk calon kapolri dan panglima dilakukan pula penelusuran rekam jejak keuangannya. Ini bukan mencari tindak pidana korupsi atau pencucian uang, namun mengedepankan kepatutan dan kewajaran sebagai bagian dari penilaian integritas calon," kata pensiunan pegawai Bank Indonesia ini.
"Tujuan dari implementasi penelusuran rekam jejak transaksi keuangan para calon itu jelas, yaitu mencoba memilih pejabat yang bersih, bebas korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ujar Wakil Ketua PPATK Agus SAntoso saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (14/8/2013).
Penelusuran transaksi keuangan para calon pejabat negara termasuk calon panglima TNI dan kapolri, menurutnya penting, sehingga tidak hanya sekadar melporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyelenggara negara (LHKPN). Tapi kekayaan para calon pejabat negara tersebut ditelusuri melalui PPATK.
"Proses inilah yang menjadi peluang dan kesempatan untuk mendapatkan calon yang jujur dan berintegritas," kata Agus.
Informasi rekam jejak keuangan calon panglima TNI dan kapolri, juga pejabat negara strategis lainnya, dapat diberikan PPATK sesuai amanat UU TPPU yaitu penelusuran kekayaan calon pejabat hanya sebatas informasi.
"Sesuai UU TPPU penelusuran transaksi keuangan calon hanya sebatas informasi, bukan laporan hasil analisis yang hasilnya dilaporkan ke penegak hukum," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, informasi yang dihasilkan PPATK harus diperlakukan sangat rahasia. "Kalaupun diminta dijelaskan oleh PPATK dalam sidang Komisi IX DPR, maka dilakukan dalam sidang tertutup dan apa yang dibahas dalam sidang diperlakukan layaknya rahasia jabatan," jelas dia.
Dia berharap pemerintah dalam hal ini Tim Penilai Akhir (TPA) calon pejabat negara, termasuk calon panglima TNI dan kapolri, memiliki keinginan untuk memilih pemimpin yang bersih dari korupsi dan pencucian uang, dengan melibatkan PPATK melakukan penelusuran transaksi keuangan para calon pejabat negara.
"Saya berharap proses seleksi calon pejabat strategis termasuk calon kapolri dan panglima dilakukan pula penelusuran rekam jejak keuangannya. Ini bukan mencari tindak pidana korupsi atau pencucian uang, namun mengedepankan kepatutan dan kewajaran sebagai bagian dari penilaian integritas calon," kata pensiunan pegawai Bank Indonesia ini.
(lal)
