Parpol diminta transparan soal anggaran mudik bersama
Senin, 05 Agustus 2013 - 12:49 WIB
Parpol diminta transparan soal anggaran mudik bersama
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Direktur Indonesia Human Right for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan meminta kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian, menyelidiki anggaran yang digunakan partai politik (Parpol) dalam menyelenggarakan mudik bersama tahun 2013.
Menurutnya, parpol seharusnya lebih transparan terkait anggaran yang digunakan untuk membiayai pemudik ke kampung halaman masing-masing. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk mengongkosi pemudik terbilang tidak sedikit.
"Parpol pun harus transparan melaporkan penggunaan dana mudik bareng itu dari mana asal dananya?, karena itu tidak sedikit lo biayanya, begitu juga dengan masyarakat atau penegak hukum khususnya KPK harus proaktif memelototi dan mengawasi jalannya program mudik bareng tersebut," kata Ridwan, kepada Sindonews.com, di Jakarta, Senin (5/8/2013).
Namun begitu, kata dia, efektifitas mudik gratis bersama yang dilakukan parpol atau calon presiden memiliki keuntungan pragmatis untuk memperoleh dukungan masyarakat pada pemilu 2014 mendatang.
Menurutnya, masyarakat pasti akan menyambut kegiatan mudik gratis yang dilakukan parpol maupun para politisi. Karena selain gratis, kegiatan tersebut memudahkan masyarakat untuk mudik kekampung halaman menurut ritual tahunan jelang lebaran.
"Secara pragmatis memang saya kira efektifitasnya sejauh ini bisa dirasakan oleh parpol yang menyelenggarakan mudik bareng, karena fenomena mudik ini memang luar biasa bagi bangsa ini," ujarnya.
Seperti diketahui, fenomena mudik gratis yang dilakukan parpol maupun personal politik belakangan menjadi trend tersendiri yang mampu dinikmati masyarakat yang hendak mudik kekampung halamannya. Beberapa parpol peserta pemilu 2014 belakangan aktif mengadakan kegiatan mudik atau mendirikan posko mudik.
Menurutnya, parpol seharusnya lebih transparan terkait anggaran yang digunakan untuk membiayai pemudik ke kampung halaman masing-masing. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk mengongkosi pemudik terbilang tidak sedikit.
"Parpol pun harus transparan melaporkan penggunaan dana mudik bareng itu dari mana asal dananya?, karena itu tidak sedikit lo biayanya, begitu juga dengan masyarakat atau penegak hukum khususnya KPK harus proaktif memelototi dan mengawasi jalannya program mudik bareng tersebut," kata Ridwan, kepada Sindonews.com, di Jakarta, Senin (5/8/2013).
Namun begitu, kata dia, efektifitas mudik gratis bersama yang dilakukan parpol atau calon presiden memiliki keuntungan pragmatis untuk memperoleh dukungan masyarakat pada pemilu 2014 mendatang.
Menurutnya, masyarakat pasti akan menyambut kegiatan mudik gratis yang dilakukan parpol maupun para politisi. Karena selain gratis, kegiatan tersebut memudahkan masyarakat untuk mudik kekampung halaman menurut ritual tahunan jelang lebaran.
"Secara pragmatis memang saya kira efektifitasnya sejauh ini bisa dirasakan oleh parpol yang menyelenggarakan mudik bareng, karena fenomena mudik ini memang luar biasa bagi bangsa ini," ujarnya.
Seperti diketahui, fenomena mudik gratis yang dilakukan parpol maupun personal politik belakangan menjadi trend tersendiri yang mampu dinikmati masyarakat yang hendak mudik kekampung halamannya. Beberapa parpol peserta pemilu 2014 belakangan aktif mengadakan kegiatan mudik atau mendirikan posko mudik.
(lal)
