Korupsi di daerah akibat lemahnya kontrol Pemda dan DPRD
Korupsi di daerah akibat lemahnya kontrol Pemda dan DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Tindak pidana korupsi saat ini dinilai tidak seperti dulu lagi tersentral di pemerintah pusat. Saat ini, tindakan yang merugikan negara itu sudah menjalar ke daerah. Persoalan ini terjadi akibat, lemahnya Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam mengontrol keuangan daerah.
Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir merambatnya, korupsi ke daerah disebabkan adanya kebijakan otonomi daerah. Kausalitas terjadinya korupsi di daerah bukan disebabkan langsung dari kebijakan otonomi daerah.
Tetapi, lanjut Muzakir dengan kebijakan otonomi daerah, Pemda memiliki otonomi pengelolaan keuangan di daerah. Kebijakan tersebut telah menguatkan wewenang pejabat di daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mengambil keputusan.
"Sementara kontrol atau pengawasan keuangan daerah semakin lemah. Terutama peran pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD," kata Mudzakkir saat dihubungi SINDO, Minggu (4/8/13).
Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir merambatnya, korupsi ke daerah disebabkan adanya kebijakan otonomi daerah. Kausalitas terjadinya korupsi di daerah bukan disebabkan langsung dari kebijakan otonomi daerah.
Tetapi, lanjut Muzakir dengan kebijakan otonomi daerah, Pemda memiliki otonomi pengelolaan keuangan di daerah. Kebijakan tersebut telah menguatkan wewenang pejabat di daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mengambil keputusan.
"Sementara kontrol atau pengawasan keuangan daerah semakin lemah. Terutama peran pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD," kata Mudzakkir saat dihubungi SINDO, Minggu (4/8/13).
(kur)
Explore More