Pemuda Muhammadiyah: Penunjukkan Patrialis sudah tepat
Kamis, 01 Agustus 2013 - 10:29 WIB
Pemuda Muhammadiyah: Penunjukkan Patrialis sudah tepat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai, penunjukan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi sudah tepat.
Dia berkeyakinan penunjukan itu sudah sesuai dengan kewenangan presiden sebagaimana diamanatkan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena itu, perdebatan tentang legalitas penunjukan itu sangat tidak produktif dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia," katanya melalui pesan singkat, Kamis (1/8/2013).
"Meskipun ditunjuk oleh presiden, Patrialis dipastikan akan tetap independen. Bukankah 'jatah' pemerintah di MK itu ada tiga orang? Mengapa yang diragukan hanya Patrialis? Dua orang perwakilan pemerintah yang lain kok tidak diragukan?" sambungnya.
Lanjut dia, jika Patrialis tidak independen dalam menjalankan tugasnya maka tidak akan dibiarkan oleh hakim konstitusi lainnya.
"Andaikata ada indikasi tidak independen, tentu kedelapan, atau paling tidak 6 orang, hakim konstitusi lain tidak mungkin membiarkan. Karena itu, argumen ini dinilai sangat mengada-ada," jelasnya.
"Soal raport merah, itu juga tidak tepat dijadikan sebagai alasan. Sebab, raport merah itu sendiri yang menilai presiden. Karena presiden yang menilai, berarti presiden sendiri menyatakan Patrialis sangat mumpuni dan memiliki kapasitas yang diperlukan," lanjutnya.
Ia juga menilai jika kinerja Patrialis lebih baik ketimbang Menkumham, Amir Syamsudin. "Coba bandingkan kinerja Patrialis dengan menteri yang sekarang. Kalau mau jujur, Patrialis masih berada di atas rata-rata" katanya.
Dirinya pun mengaku heran jika ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menanyakan penunjukkan Patrialis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jangan sampai ada dugaan bahwa penolakan itu yang justru dipesan orang lain. Kepentingan siapa yang berada di belakang penolakan itu. Penelusuran terhadap hal tersebut sama pentingnya dengan penelusuran terhadap rekam jejak Patrialis," pungkasnya.
Dia berkeyakinan penunjukan itu sudah sesuai dengan kewenangan presiden sebagaimana diamanatkan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena itu, perdebatan tentang legalitas penunjukan itu sangat tidak produktif dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia," katanya melalui pesan singkat, Kamis (1/8/2013).
"Meskipun ditunjuk oleh presiden, Patrialis dipastikan akan tetap independen. Bukankah 'jatah' pemerintah di MK itu ada tiga orang? Mengapa yang diragukan hanya Patrialis? Dua orang perwakilan pemerintah yang lain kok tidak diragukan?" sambungnya.
Lanjut dia, jika Patrialis tidak independen dalam menjalankan tugasnya maka tidak akan dibiarkan oleh hakim konstitusi lainnya.
"Andaikata ada indikasi tidak independen, tentu kedelapan, atau paling tidak 6 orang, hakim konstitusi lain tidak mungkin membiarkan. Karena itu, argumen ini dinilai sangat mengada-ada," jelasnya.
"Soal raport merah, itu juga tidak tepat dijadikan sebagai alasan. Sebab, raport merah itu sendiri yang menilai presiden. Karena presiden yang menilai, berarti presiden sendiri menyatakan Patrialis sangat mumpuni dan memiliki kapasitas yang diperlukan," lanjutnya.
Ia juga menilai jika kinerja Patrialis lebih baik ketimbang Menkumham, Amir Syamsudin. "Coba bandingkan kinerja Patrialis dengan menteri yang sekarang. Kalau mau jujur, Patrialis masih berada di atas rata-rata" katanya.
Dirinya pun mengaku heran jika ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menanyakan penunjukkan Patrialis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jangan sampai ada dugaan bahwa penolakan itu yang justru dipesan orang lain. Kepentingan siapa yang berada di belakang penolakan itu. Penelusuran terhadap hal tersebut sama pentingnya dengan penelusuran terhadap rekam jejak Patrialis," pungkasnya.
(lal)
