Pengamanan komunikasi presiden harus dievaluasi

Sindonews.com - Paska penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh intelijen Inggris untuk Australia, Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta, ada evaluasi terkait sistem pengamanan dan keamanan komunikasi kepala negara.

"Tentu saja memikirkan ulang pengamanan dan keamanan internal komunikasi presiden, jika memang rawan dibobol maka perlu pengetatan sambil menyiapkan reposisi relasi dengan negara-negara sahabat karena policy zero enemy itu memang halusinasi," kata Eva melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (30/7/2013).

Eva juga menyarankan, sebelum mendesak Australia meminta maaf atas tindakannya itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta lebih dahulu untuk mencari penjelasan terkait penyadapan tersebut.

"Saya meminta supaya Menlu meminta keterangan resmi atas sinyalemen tersebut ke Australia maupun Inggris, sehingga kemudian tepat mengambil sikap resmi sesuai standard diplomasi," imbuhnya.

Sebelumnya, media Australia memberitakan bahwa SBY telah disadap saat menghadiri KTT G-20 di London, Inggris. Aksi itu sendiri dilakukan oleh intelijen Inggris dan Amerika Serikat.

Hasil sadapan tersebut pun ditulis hanya untuk kepentingan diplomatik Australia, dalam mendapatkan informasi yang bertujuan mendapatkan kursi di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).