Jenderal polisi ke KPK jangan geer
Selasa, 30 Juli 2013 - 08:56 WIB
Jenderal polisi ke KPK jangan geer
A
A
A
Sindonews.com - Setidaknya sudah ada lima jenderal polisi bintang tiga dan dua yang menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Wakapolri Komjen Nanan Soekarna, mereka yang datang ke KPK bukan karena mengikuti seleksi menjadi Kapolri yang baru.
“Enggak dibilang calon Kapolri dipanggil KPK, enggak ada itu. KPK enggak manggil calon Kapolri, dia mau mengklarifikasi LHKPN yang mau dilaporkan, bukan calon Kapolri, geer (gede rasa) amat kalau dikatakan mereka calon Kapolri,” tegas Nanan kepada wartawan di Teras Kita, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Mereka yang telah melaporkan LHKPN ke KPK yakni Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Sutarman, Kapolda Metro Jaya Irjen Putu Eko Bayu Seno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution.
Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan ada 9 calon Kapolri akan mengklarifikasi harta kekayaannya melalui LHKPN. Ini merupakan permintaan atau rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasioanal (Kompolnas).
Menurut Wakapolri Komjen Nanan Soekarna, mereka yang datang ke KPK bukan karena mengikuti seleksi menjadi Kapolri yang baru.
“Enggak dibilang calon Kapolri dipanggil KPK, enggak ada itu. KPK enggak manggil calon Kapolri, dia mau mengklarifikasi LHKPN yang mau dilaporkan, bukan calon Kapolri, geer (gede rasa) amat kalau dikatakan mereka calon Kapolri,” tegas Nanan kepada wartawan di Teras Kita, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Mereka yang telah melaporkan LHKPN ke KPK yakni Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Sutarman, Kapolda Metro Jaya Irjen Putu Eko Bayu Seno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution.
Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan ada 9 calon Kapolri akan mengklarifikasi harta kekayaannya melalui LHKPN. Ini merupakan permintaan atau rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasioanal (Kompolnas).
(lal)
