Gunakan data raskin, TNP2K yakin data BLSM akurat
Gunakan data raskin, TNP2K yakin data BLSM akurat
A
A
A
Sindonews.com - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akui kesalahan data yang digunakan dalam pemberian kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, hal tersebut tidaklah banyak karena data yang digunakan adalah data raskin.
Pengendali kluster satu Program Bantuan Sosial Berbasis Rumah Tangga-Keluarga Kelompok TNP2K, Sri Kusuma Astuti mengatakan, 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sekarang menjadi panduan pemerintah dalam memberikan kompensasi ialah data raskin yang sudah diberikan pada Januri 2013 lalu.
Terdiri dari 78 ribu desa, hanya 360 yang mengirimkan data dari musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah kelurahan (Muskel).
Menurut dia, selama ini dengan bayaknya sorotan dan kekeliruan dilapangan seharusnya tidak dijadikan kesimpulan dan evaluasi program. Namun, TNP2K akan berusaha melakukan evaluasi guna mencari berapa data yang salah, berapa data yang harus diperbaiki.
Dengan begitu akan ada mekanisme yang baru dan disipakan dengan musdes atau muskel. Di beberapa kantor pos, hasil dari Musdes dan Muskel ditempelkan untuk dapat dilihat transparasi siapa yang mendapatkan atau yang tidak.
"Awalnya KPS digunakan untuk untuk percetakan raskin, baru BLSM datang," tandasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (29/7/2013).
Menurut Sri, KPS adalah penanda masyarakat miskin yang tergolong sebagai 25 persen terbawah. Data tersebut adalah 40 persen dari garis kemiskinan.
"Data disana diambil terbawah 25 persen. Padahal datanyang disurvei sebesar 45 persen," ujar dia.
Dia mengatakan, data yang dikelola TNP2K sebesar 40 persen dengan presentase kemiskinan 11,6 persen. Jika dilihat, dengan jumlah orang miskin dan dana yang diberikan pemerintah seharusnya cukup untuk mengcover yang hampir miskin.
"Pemerintah berikan dana untuk 25 persen dari 11,6 persen dalam pemberian kompensasi sedangkan ada 40 persen orang miskin dan rentan. Kita ambil yang keraknya," ujarnya.
Pengendali kluster satu Program Bantuan Sosial Berbasis Rumah Tangga-Keluarga Kelompok TNP2K, Sri Kusuma Astuti mengatakan, 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sekarang menjadi panduan pemerintah dalam memberikan kompensasi ialah data raskin yang sudah diberikan pada Januri 2013 lalu.
Terdiri dari 78 ribu desa, hanya 360 yang mengirimkan data dari musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah kelurahan (Muskel).
Menurut dia, selama ini dengan bayaknya sorotan dan kekeliruan dilapangan seharusnya tidak dijadikan kesimpulan dan evaluasi program. Namun, TNP2K akan berusaha melakukan evaluasi guna mencari berapa data yang salah, berapa data yang harus diperbaiki.
Dengan begitu akan ada mekanisme yang baru dan disipakan dengan musdes atau muskel. Di beberapa kantor pos, hasil dari Musdes dan Muskel ditempelkan untuk dapat dilihat transparasi siapa yang mendapatkan atau yang tidak.
"Awalnya KPS digunakan untuk untuk percetakan raskin, baru BLSM datang," tandasnya saat ditemui di Jakarta, Senin (29/7/2013).
Menurut Sri, KPS adalah penanda masyarakat miskin yang tergolong sebagai 25 persen terbawah. Data tersebut adalah 40 persen dari garis kemiskinan.
"Data disana diambil terbawah 25 persen. Padahal datanyang disurvei sebesar 45 persen," ujar dia.
Dia mengatakan, data yang dikelola TNP2K sebesar 40 persen dengan presentase kemiskinan 11,6 persen. Jika dilihat, dengan jumlah orang miskin dan dana yang diberikan pemerintah seharusnya cukup untuk mengcover yang hampir miskin.
"Pemerintah berikan dana untuk 25 persen dari 11,6 persen dalam pemberian kompensasi sedangkan ada 40 persen orang miskin dan rentan. Kita ambil yang keraknya," ujarnya.
(kri)
Explore More