DPR pertanyakan sikap diam Kemenlu terkait SBY disadap
Selasa, 30 Juli 2013 - 08:02 WIB
DPR pertanyakan sikap diam Kemenlu terkait SBY disadap
A
A
A
Sindonews.com - Meski penyadapan yang dilakukan media Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah ramai dibicarakan di Indonesia, namun pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi. Menurutnya, dia merasa heran dengan aksi 'diam' yang dilakukan jajaran Kemenlu. Padahal, insiden ini disebutkan Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Teuku Faizasyah, sudah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebulan lalu.
"Kalau memang Presiden SBY sudah tahu sebulan lalu, kenapa tidak langsung diributkan dengan pihak Australia, Inggris dan Amerika Serikat," ucap Helmy lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (29/7/2013).
Ia mengingatkan Pemerintah SBY untuk segera bersikap atas insiden ini. Sebab, kejadian ini bukan kali pertama yang dilakukan Australia. "Dulu KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Canberra (Australia), juga disadap, apa iya pemerintah hanya diam saja," kata Helmy.
Seperti diwartakan Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald, (26/7), sejumlah perangkat komunikasi Presiden SBY disadap saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan agen intelijen Inggris.
Dalam laporan disebutkan, pejabat Australia yang hadir dalam pertemuan kepala negara itu mengungkap, delegasi Australia memperoleh 'dukungan intelijen yang sangat baik', termasuk informasi yang dibagikan oleh Inggris dan AS. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.
Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi. Menurutnya, dia merasa heran dengan aksi 'diam' yang dilakukan jajaran Kemenlu. Padahal, insiden ini disebutkan Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Teuku Faizasyah, sudah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebulan lalu.
"Kalau memang Presiden SBY sudah tahu sebulan lalu, kenapa tidak langsung diributkan dengan pihak Australia, Inggris dan Amerika Serikat," ucap Helmy lewat rilisnya kepada Sindonews, Senin (29/7/2013).
Ia mengingatkan Pemerintah SBY untuk segera bersikap atas insiden ini. Sebab, kejadian ini bukan kali pertama yang dilakukan Australia. "Dulu KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Canberra (Australia), juga disadap, apa iya pemerintah hanya diam saja," kata Helmy.
Seperti diwartakan Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald, (26/7), sejumlah perangkat komunikasi Presiden SBY disadap saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan agen intelijen Inggris.
Dalam laporan disebutkan, pejabat Australia yang hadir dalam pertemuan kepala negara itu mengungkap, delegasi Australia memperoleh 'dukungan intelijen yang sangat baik', termasuk informasi yang dibagikan oleh Inggris dan AS. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.
(maf)
