Pelanggaran hukum terjadi karena pemimpinnya lemah

Jum'at, 26 Juli 2013 - 16:39 WIB
Pelanggaran hukum terjadi...
Pelanggaran hukum terjadi karena pemimpinnya lemah
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia dinilai tidak tegas dan tidak berani dalam menegakkan hukum, sehingga kekayaan di tanah air gagal untuk dimanfaatkan.

Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dalam diskusi bertemakan Pemimpin Alternatif: Siapa? Apa Kriteria di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat.

"Saya melihat ini ada di soal leadership (pemimpin), karena jika leadership kuat, semua yang terjadi bisa dihindari. Kalau tidak kuat, anda lihat pelanggaran hukum terjadi dan negara tidak berdaya," kata Mahfud di Gallery Cafe, Jumat (26/7/2013).

Menurutnya, jika penegakkan hukum di tanah air berjalan dengan tegas, maka kekayaan di Indonesia mampu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Jadi begini, saya melihat Indonesia punya potensi besar dan modal yang dimiliki untuk menjdi negara maju, kuat, terhormat dan bermartabat, tetapi faktanya kita terpuruk," ungkapnya.

"Artinya, sebenarnya persoalan kita yang paling pokok adalah menegakkan keadilan dengan benar, kita lihat kerusakan hutan yang besar karena hukum tidak tega," lanjutnya.

Pria asal Jawa Timur ini berharap, agar pemimpin Indonesia ke depan mampu tegas, berani dan adil dalam menegakkan hukum. "Nah, makanya, ke depan hukum harus jadi penentu. Dan sebagai penentu, harus dikendalikan strong leadership (kepemimpinan yang kuat) bersih dan kuat seperti merah putih, berani dan bersih," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Rakornas Penegakan Hukum...
Rakornas Penegakan Hukum Terpadu Jelang Pemilu 2024
Pembagian Macam-Macam...
Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia
Hukum di antara Akal...
Hukum di antara Akal dan Nurani
Penegakan Hukum Sontoloyo
Penegakan Hukum Sontoloyo
Demi Penegakan Hukum...
Demi Penegakan Hukum yang Lebih Luas, LQ Lawfirm Terus Berbenah
Survei Polling Institute:...
Survei Polling Institute: Kondisi Penegakan Hukum Perlu Perbaikan
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
9 Negara yang Pernah...
9 Negara yang Pernah Bangkrut karena Utang Menggila
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved