Pelanggaran hukum terjadi karena pemimpinnya lemah

Sindonews.com - Pemerintah Indonesia dinilai tidak tegas dan tidak berani dalam menegakkan hukum, sehingga kekayaan di tanah air gagal untuk dimanfaatkan.

Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dalam diskusi bertemakan Pemimpin Alternatif: Siapa? Apa Kriteria di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat.

"Saya melihat ini ada di soal leadership (pemimpin), karena jika leadership kuat, semua yang terjadi bisa dihindari. Kalau tidak kuat, anda lihat pelanggaran hukum terjadi dan negara tidak berdaya," kata Mahfud di Gallery Cafe, Jumat (26/7/2013).

Menurutnya, jika penegakkan hukum di tanah air berjalan dengan tegas, maka kekayaan di Indonesia mampu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Jadi begini, saya melihat Indonesia punya potensi besar dan modal yang dimiliki untuk menjdi negara maju, kuat, terhormat dan bermartabat, tetapi faktanya kita terpuruk," ungkapnya.

"Artinya, sebenarnya persoalan kita yang paling pokok adalah menegakkan keadilan dengan benar, kita lihat kerusakan hutan yang besar karena hukum tidak tega," lanjutnya.

Pria asal Jawa Timur ini berharap, agar pemimpin Indonesia ke depan mampu tegas, berani dan adil dalam menegakkan hukum. "Nah, makanya, ke depan hukum harus jadi penentu. Dan sebagai penentu, harus dikendalikan strong leadership (kepemimpinan yang kuat) bersih dan kuat seperti merah putih, berani dan bersih," pungkasnya.