Komjen Budi Gunawan enggan beberkan LHKPN ke wartawan
Jum'at, 26 Juli 2013 - 11:26 WIB
Komjen Budi Gunawan enggan beberkan LHKPN ke wartawan
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan enggan membeberkan berapa jumlah harta kekayaannya kepada wartawan, usai menyerahkan melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Silakan dikonfirmasi ke KPK (jumlahnya)," ujar Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013).
Kendati demikian, Budi membenarkan datang ke lembaga anti korupsi ini, untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Saya hanya mentaati aturan yang ada untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana yang diminta oleh KPK," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia membantah adanya sejumlah pejabat POlri yang memiliki rekening gendut. Dia mengaku, laporan hasil analis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sudah ditindak lanjuti oleh Bareskim Polri.
"Masalah itu perlu saya luruskan bahwa terkait LHA dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada tahun 2010, dan hasilnya sudah dikirim ke PPATK. Jadi masalah itu telah selesai. Artinya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan," tukasnya.
"Silakan dikonfirmasi ke KPK (jumlahnya)," ujar Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013).
Kendati demikian, Budi membenarkan datang ke lembaga anti korupsi ini, untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Saya hanya mentaati aturan yang ada untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana yang diminta oleh KPK," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia membantah adanya sejumlah pejabat POlri yang memiliki rekening gendut. Dia mengaku, laporan hasil analis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sudah ditindak lanjuti oleh Bareskim Polri.
"Masalah itu perlu saya luruskan bahwa terkait LHA dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada tahun 2010, dan hasilnya sudah dikirim ke PPATK. Jadi masalah itu telah selesai. Artinya wajar dan dapat dipertanggungjawabkan," tukasnya.
(stb)
