Korupsi picu krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR

Sindonews.com - Intitusi politik seperti DPR, partai politik (Parpol), dan politikus, memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah ketimbang eksekutif berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI).

Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menilai salah satu penyebab kepercayaan itu merosot adalah karena kasus korupsi di DPR yang lebih menarik diberitakan ketimbang seorang menteri sehingga membentuk persepsi miring masyarakat.

"Korupsi saja, cuma korupsi di legislatif lebih news maker" kata Hajriyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Padahal kata dia, kasus korupsi di Indonesia tidak hanya di DPR namun juga terjadi di lembaga eksekutif dan yudikatif.

"Hampir semua orang mengatakan korupsi di Indoesia sudah trias politika, cuma karena korupsi di legislatif lebih news maker, coba kalau eksekutif tidak news maker," katanya.

Politikus Partai Golkar ini berpendapat, korupsi di DPR lebih menarik diberitakan karena fungsinya sebagai lembaga pengawasan.

Sementara itu, terkait efek ketidakpercayaan masyarakat dengan DPR, Parpol dan Politisi apakah akan mempengaruhi suara di Pemilu 2014, Hajriyanto pun enggan berandai-andai.

"Kalau itu harus kita lihat seberapa angka yang tidak menggunakan hak pilih, cenderungannya sih terus turun kita lhat di pemilihan gubernur, bupati, cuma yang bahaya kalau turun di Pileg," pungkasnya.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional terkait kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Berikut hasil survei tersebut:

Presiden:
Sangat Percaya: 68 persen
Sedikit Percaya: 26 persen
Tidak tahu: 6 persen

Menteri-menteri:
Sangat Percaya: 54 persen
Sedikit Percaya: 36persen
Tidak tahu: 10 persen

DPR:
Sangat Percaya: 41 persen
Sedikit Percaya: 49 persen
Tidak tahu: 10 persen

Parpol:
Sangat Percaya: 31 persen
Sedikit Percaya: 58 persen
Tidak tahu: 11 persen

Politisi:
Sangat Percaya: 30 persen
Sedikit Percaya: 57 persen
Tidak tahu: 13 persen