Efektivitas sidak Denny Indrayana dipertanyakan
Sabtu, 13 Juli 2013 - 13:41 WIB
Efektivitas sidak Denny Indrayana dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com - Insiden kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara menjadi pelajaran tersendiri bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.
Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menilai, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tidak efektif. Terbukti meski beberapa kali melakukan sidak ke beberapa LP, permasalahan klasik yang terjadi LP masih belum teratasi.
"Ya tidak efektif, dia sudah bolak-balik ke LP Tanjung Gusta bahkan sampai tengah malam," ujar Trimedia usai diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/7/2013).
Sebagai seorang akademisi, kata Politikus PDI Perjuangan ini, Denny seharusnya bisa lebih peka mendengarkan keluhan warga binaan dan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan sidak.
"Ini belum melakukan itu (analisis) sudah langsung action, bawa wartawan lagi," tandas Trimedya.
Bahkan, sidak ala Denny Indrayana dinilai hanya kepentingan popularitas semata. Untuk menimbulkan kesan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM bekerja. "Untuk popularitas itu, pencitraan," pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan menilai, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tidak efektif. Terbukti meski beberapa kali melakukan sidak ke beberapa LP, permasalahan klasik yang terjadi LP masih belum teratasi.
"Ya tidak efektif, dia sudah bolak-balik ke LP Tanjung Gusta bahkan sampai tengah malam," ujar Trimedia usai diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/7/2013).
Sebagai seorang akademisi, kata Politikus PDI Perjuangan ini, Denny seharusnya bisa lebih peka mendengarkan keluhan warga binaan dan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan sidak.
"Ini belum melakukan itu (analisis) sudah langsung action, bawa wartawan lagi," tandas Trimedya.
Bahkan, sidak ala Denny Indrayana dinilai hanya kepentingan popularitas semata. Untuk menimbulkan kesan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM bekerja. "Untuk popularitas itu, pencitraan," pungkasnya.
(kri)
